jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta harus melakukan upaya nyata untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang kian anjlok.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli masyarakat Indonesia melambat di triwulan III-2017 atau turun ke posisi 4,93 persen dibandingkan triwulan I-2017 yang mencapai 4,95 persen.
BACA JUGA: BPS: Dua Kemungkinan Tingkat Pengangguran Terbuka Meningkat
Salah satu langkah menopang daya beli masyarakat adalah melalui penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya, sehingga menyerap banyak tenaga kerja.
“Sekarang PNS tidak banyak menyerap tenaga seperti dulu, konstruksi pun sama karena banyak menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jika tidak maka pengangguran akan bertambah,” ujar Pengusaha Property yang juga Pengurus Real Estat Indonesia (REI) DKI Intan Fitriana Fauzi.
BACA JUGA: Beginilah Cara Menghitung Kenaikan UMP
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja baru sangat diperlukan. Hal ini harus dilakukan pemerintah jika ingin daya beli masyarakat membaik.
“Jangan hanya berharap pengangguran lantas bekerja menjadi Go-jek semua? Mungkin efektif, tapi tidak untuk jangka panjang. Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah,” katanya.
BACA JUGA: Genjot Penyaluran KUR, BCA Sasar Pedagang Online
Selain berupaya menaikan daya beli masyarakat, pemerintah jelas Intan juga harus menjaga daya tahan dunia usaha. Langkah ini penting agar para pengusaha bisa bertahan sehingga bisa keluar dari situasi sulit yang dihadapinya saat ini.
“Jika daya tahan dunia usaha dan masyarakat terjaga maka pada gilirannya mampu menghidupkan roda perekonomian dengan menyerap produk-produk industri yang dihasilkan para pengusaha,” urainya.
Untuk itu, Intan meminta pemerintah memberi stimulir lewat kebijakan fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
Tak hanya itu, selain memperluas realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Pemerintah kata dia juga harus lebih mementingkan nasib rakyat banyak. Kalau bisa ada program padat karya yang bisa menampung banyak pekerja.
Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro menilai daya beli masyarakat turun karena uang belanja yang ada ada hanya berputar-putar di sekitar kelompok tertentu.
Artinya, sebagian terbesar kue ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha.
Kondisi ini terlihat jelas saat pemerintah sibuk membangun infrastruktur.
”Kenapa daya beli rakyat turun? Karena yang bermain infrastruktur ya mereka-mereka juga, segelintir pengusaha itu. Jadi uang berputar di lingungan mereka saja. Tidak di luar mereka. Itu kenapa menyebabkan kemudian daya beli masyarakat itu menjadi rendah,” pungkasnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ogah Cari Lowongan Kerja, Jus Kulit Pisang Laris Manis
Redaktur & Reporter : Yessy