jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Hal itu penting agar Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terus berdiri tegak dalam membentengi bangsa dari ancaman radikalisme dan terorisme.
BACA JUGA: Urusan Agama Jangan Dipakai Menyerang Lawan Politik
“Karena dari keteladanan pemimpin yang dapat menunjukkan bahwa mereka itu adalah pancasilais sejati, baru setelah itu rakyat akan mengikutinya. Sadarkan para pemimpin untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik, baru rakyat itu bisa sadar,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Yusni Saby, Kamis (24/8).
Menurutnya, kalau para pemimpin tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai pancasilais, rakyat juga tak akan mengikutinya.
BACA JUGA: Mahyudin: Pancasila Tak Disebutkan di Pembukaan UUD 1945, Tapi...
“Kalau ada tindakan aparat yang perilaku perbuatannya bertentangan dengan Pancasila, maka dialah yang merusak Pancasila dan pengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini,” ujarnya.
Menurut Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Aceh itu, saat ini masih saja ada para pemimpin yang belum dapat menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
BACA JUGA: Pancasila Energi Positif Satukan Kebinekaan Indonesia
Dirinya pun salut terhadap usaha Presiden RI, Joko Widodo yang membentuk Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
“Ingat, rakyat kita ini ada 262 juta jiwa. Saya rasa tidak sampai lima juta jiwa untuk menjadi pejabat yang bisa bekerja dengan baik bagi rakyatnya di negeri ini. Di sinilah pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dibutuhkan,” tuturnya
Dia memberikan contoh, siapa pun yang bekerja di lembaga publik seperti menjadi anggota dewan, menteri, atau kepala pemerintahan yang menangani urusan masyarakat harus tetap dihukum jika menyeleweng.
Mantan rektor (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh 2005-2009 ini juga memberikan pandangannya terkait ancaman radikalisme dan terorisme.
Menurutnya, masyarakat harus menegakkan Pancasila sebagai benteng agar tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme.
Selain itu, masyarakat jangan sekali-sekali mudah terpengaruh terhadap ajakan-ajakan bohong, provokatif, ajakan bawah tanah dan sebagainya yang tidak sah dan tidak ada ujung pangkalnya.
“Walaupun yang mengajak itu bernama ulama, bernama pejabat atau dari partai, jangan di dengar sama-sekali. Harus kita sadarkan kepada masyarakat bahwa kita harus ikuti pemipin yang sah yang telah ditunjuk untuk memimpin negeri ini,” tutur peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.
Dia juga meminta pemerintah lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Kalau tidak transparan maka rakyat tidak percaya lagi pada informasi dari pemerintah, maka mereka akan percaya kepada informasi yang diluar pemerintah. Ini yang berbahaya. Karena kalau informasi itu berasal dari kelompok-kelompok yang radikal, bisa bahaya masyarakat kita itu nanti,” ujarnya.
Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor penting. Para guru, ustaz, ulama, pemimpin atau ketua adat harus benar-benar melihat, membimbing dan mengayomi masyarakat.
“Kita sudah 72 tahun merdeka. Kalau masih ada rakyatnya yang menderita, di luar batas, di luar kewajaran, saya kira para pejabat, ulama, atau pemimpin harus disalahkan. Merekalah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat kita ini,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya kembali menegaskan bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara itu sudah final dan tidak bisa diubah lagi.
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harus dipertahankan demi persatuan di negeri ini.
“Jangan sudah 72 tahun merdeka, kita masih bicara fondasi di negeri ini tidak beres, goyang fondasi, bongkar fondasi, itu tidak boleh terjadi itu. Fondasi rumah (bangsa) yakni Pancasila sudah jadi, Pancasila ini didirikan para pejuang, ulama yang kita junjung tinggi,” ujarnya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkifli Sampaikan Pidato Kebangsaan, Amien Rais Lontarkan Pujian
Redaktur : Tim Redaksi