jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur di Indonesia diapresiasi banyak pihak. Pembangunan infrastruktur dengan konsep konektivitas menjadi solusi untuk Indonesia agar daerah satu dengan lainnya tersambung dengan baik.
Menurut pengamat infrastruktur Nuzul Achzar ke depan diperlukan skema baru agar pembangunan infrastruktur tidak membebankan keuangan negara.
Di mana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah menargetkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 30,4%, lebih tinggi dibandingkan 29,9% yang diperkirakan dicapai tahun ini.
Menurut Nuzul ada beberapa poin yang harus diperhatikan pemerintah ke depannya. Pertama terkait return of investment (ROI). Menurutnya, saat ini pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh BUMN karya harus dalam konteks ROI.
BACA JUGA: BUMN Diminta Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Jawa Tengah
“Kalau tidak nanti akan merugi,†katanya.
Sebelum membukukan kerugian, biasanya BUMN karya akan mencari pinjaman tambahan atau pembiayaaan ulang dari bank ataupun penerbitan obligasi.
"Bila tidak, maka biaya keuangan akan terus menggerus nilai proyek tersebut, dan pada akhirnya jika dijual pun belum tentu hasil penjualan mampu membayar kembali apa yang telah dikeluarkan. Tentu cara ini kurang sehat,†jelasnya.
Nuzul juga berpendapat, ada beberapa jalan yang return-nya kurang bagus. Cash flow tidak sesuai dengan yang diinginkan.
BACA JUGA: Tujuh BUMN Ini Raih Penghargaan dari Teropong Award 2019
“Tengok saja tol Trans Sumatera return-nya bisa puluhan tahun,†lanjutnya.
Untuk itu, ke depannya pemerintah harus memperhatikan skema investasi untuk infrastruktur tersebut. Saat ini yang terjadi pemerintah melakukan pembangunan terlebih dahulu, setelah itu baru mencari investor dan membuat regulasi.
Poin lainnya yang tak kalah penting adalah penentuan harga untuk infrastruktur tersebut. Misalnya menentukan tarif untuk jalan tol, ke depannya tidak membuat investor rugi, dan juga tidak membebani masyarakat.
“Jadi, harus sama sama diuntungkan, semua harus dilakukan secara transparan,†katanya.
Senada dengan Nuzul, pengamat infrastruktur Shadik Wahono juga mendorong pemerintah untuk lebih menunjukkan kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak investasi jangka panjang.
BACA JUGA: Resmi Jadi Gubernur Malut, Politikus PKS Minta Jalan Tol ke Presiden Jokowi
“Yang tak kalah pentingnya adalah, tingkat disiplin atas rencana pembangunan wilayah yang menjadi dasar penghitungan proyeksi proyek dilaksanakan tepat waktu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah,†katanya.
Dengan demikian, akan terjadi tingkat kepercayaan atas commercially viableproyek dalam membangun infrastruktur, khususnya jalan tol yang menghubungkan daerah yang dibangun.
Kerja sama pemerintah yang saling dukung mendukung untuk pembangunan wilayah akan memberikan kepastian dan percepatan ROI.
Terkait pembiayaan, menurut Shadik harus sudah shifting dari pembiayaan infrastrktur traditional di era awal tahun-70 dan 80an, di mana beberapa negara maju memberikan bantuan melalui agensi donor kerap membuat biaya pembangunan sangat mahal dan menjadi lambat.
"Karena sarat dengan banyak kepentingan dan kebjiakan luar negeri dari negara donor yang dimasukkan dalam persyaratan persetujuan pembiayaan. Dalam keterbatasan kemampuan fiskal, pemerintah tetap harus membangun infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mengundang partisipasi swasta. Dalam hal ini, pemerintah kembali harus memperhatikan disiplin investasi," tutupnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Minta Pemda Gerak Cepat Sambungkan Infrastruktur Pusat
Redaktur & Reporter : Yessy