Mengawali awal pekan ini, angka pasien virus corona di Indonesia sudah mencapai 1.285 orang, 114 di antaranya meninggal dunia, dan 64 orang dinyatakan sembuh.

Hampir satu bulan Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menanganinya, tapi sudah tepatkah caranya?

BACA JUGA: Pandemi Corona, Gojek Luncurkan 12 Program Kesejahteraan Mitra Driver

ABC Indonesia mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Yanuar Nugroho, seorang akademisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Deputi II Kantor Staf Presiden di masa Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

BACA JUGA: Heboh Perempuan ODP COVID-19 Kabur dari Rumah, Camat Tebet Bilang Begini

Yanuar kini aktif sebagai Honorary Fellow University of Manchester, Advisor untuk Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

Berikut wawancaranya dengan Hellena Souisa.

BACA JUGA: Komentari Wacana Darurat Sipil, Yusril Minta Pemerintah Berpikir Jernih

Bagaimana Anda melihat wabah Covid-19 ini di Indonesia secara umum dari sisi kebijakan Pemerintah Indonesia?

Ini kejadian luar biasa. Maka penanganannya juga harus luar biasa. Seperti saya tulis di Kompas (18/3/20), pemerintah gagap menghadapi ini.

Ketika negara-negara lain sudah 'full alert' menangani wabah covid-19 ini, pemerintah kita sempat terlihat tidak serius.

Ketidakseriusan ini dalam seketika menjelma menjadi ketidaksiapan ketika situasinya tereskalasi demikian cepat.  Photo: Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan pasien pertama Covid-19, 2 Maret 2020. (Supplied: KOMPAS/ Ihsanuddin)

Melihat kebijakan dan langkah yang sudah diambil dan dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, apa penilaian Anda?

Saat Presiden mengumumkan dua kasus pertama pada 2 Maret 2020, bagi publik pengumuman Presiden itu seolah menegaskan keraguan terhadap ketidakpercayaan pada jajaran pemerintah sendiri yang sebelumnya, yang selalu menyangkal kasus itu di Indonesia.

Padahal, pemerintah semua negara tetangga justru mengakui adanya kasus tersebut di negaranya. 

Keraguan ini diperparah dengan penanganan kasus di lapangan yang dipandang tidak memadai: mulai dari lemahnya perlindungan data pribadi korban, buruknya komunikasi publik, hingga minimnya kesiapan teknis dan medis mulai dari alat test, APD, hingga kapasitas rumah sakit dan mekanisme pendataan kontak (contact tracing).

Singkatnya, kapasitas pemerintah dalam menangani krisis ini sungguh dipertanyakan. 

Tapi bukankah semua negara juga tidak siap menghadapi pandemi ini?

To be fair, memang semua negara overwhelmed. Sistem kesehatan mereka kolaps menghadapi wabah ini.

Yang membedakan adalah magnitude atau derajat tindakan pemerintah.

Dalam ketidaksiapan yang derajatnya berbeda-beda itu, national leadership harus tetap terlihat dengan jelas.

Di berbagai negara, yang saya tahu, kejadian luar biasa ini ditangani secara luar biasa dipimpin langsung oleh pimpinan negara, presiden atau perdana menteri.

Saya juga ingin melihat Presiden Joko Widodo mengambil peran dalam national leadership ini. Photo: Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah) didampingi pejabat terkait memberikan keterangan kepada media berita terkini mengenai kasus COVID-19 di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020). (Supplied: ANTARA/Muhammad Adimaja)

Bagaimana dengan pembentukan Gugus Tugas Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia?

Langkah pemerintah  membentuk gugus tugas sudah benar arahnya. Namun gugus tugas ini tidak mendapat power dan mandat yang memadai.

Gugus tugas ini seharusnya dipimpin pejabat setingkat Menteri Koordinator, tidak dirangkap menteri atau kepala badan, melapor langsung pada Presiden, punya anggaran sendiri, berkoordinasi dengan menteri, kepala daerah, dan diberi wewenang memberikan perintah kepada maTiongkokry of government, seperti lembaga-lembaga pemerintah termasuk BUMN dan BUMD.

Mungkin kita tidak punya bayangan. Tapi yang saya bayangkan seperti BRR [Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi] Aceh-Nias pasca Tsunami 2004, seperti itu, bahkan lebih powerful. Photo: Menurut Yanuar, selain ketegasan dan keterbukaan, national leadership juga sangat penting dalam menghadapi krisis corona di Indonesia. (Supplied: Yanuar Nugroho)

Menurut saya ini penting karena dua hal. Pertama, ini menunjukkan keseriusan menangani masalah se-luar biasa dan sepelik ini.

Ini bukan main-main. Karena dampaknya bisa berlipat-lipat dan mempengaruhi kepercayaan pihak dari dalam maupun luar negeri.

Anjloknya rupiah dan IHSG sebagian diakibatkan karena ketidakpercayaan pihak luar bahwa kita serius menangani ini. 

Kedua, ini menunjukkan kepemimpinan dan kehadiran pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik.

Jika terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya meluasnya penularan dan korban, tapi juga runtuhnya kepercayaan warga pada pemerintahan.

Minggu lalu, Presiden dalam rapat terbatas dengan para gubernur telah memutuskan tidak memilih kebijakan lockdown, anda setuju?

Saya ingin mendudukkan dulu perkaranya.

Lockdown yang dimaksud oleh Presiden adalah full penutupan aliran keluar masuk orang dan barang antar lokalitas.

Harapannya, penyebaran virus dihentikan. Dampak sampingannya memang ekonomi akan mandeg dan dampak ini tidak kurang parahnya daripada dampak virus itu sendiri.

Menurut saya, sangat mungkin saya salah, yang diperlukan adalah lockdown nasional, yaitu menutup semua port ke luar negeri agar orang dari luar tidak masuk dan dari kita tidak keluar.

Ini tanggung jawab sosial Indonesia ke negara-negara lain. Photo: Upaya jaga jarak dilakukan Kemenhub untuk mencegah penyebaran virus corona. (Supplied: Dokumentasi Kemenhub)

Di dalam negeri, lockdown perlu dilakukan secara parsial: teritorial dan sosial.

Maksud saya begini. Lockdown teritorial atau horizontal itu memastikan bahwa 'zona merah' mutlak tidak dimasuki dan tidak ada yang keluar dari sana.

Zona yang lain masih bisa ada mobilitas tapi ketat dijaga.

Lockdown sosial atau vertikal itu memastikan bahwa kelompok rentan (usia di atas 65, berkondisi penyakit khusus, imunitas rendah) diamankan, dan tidak berinteraksi dengan yang lain. Disiapkan tempat khusus untuk isolasi ini.

Menurut saya, ini bisa dilakukan. Jadi masih ada mobilitas. Ekonomi tidak akan mati. Photo: Sejumlah daerah sudah mulai berinisiatif melakukan 'lockdown' lokal, seperti di dusun Tembi, Desa Timbulharjo Bantul, DI Yogyakarta, yang membatasi jalan masuk ke kampung mereka demi mencegah penyebaran COVID-19. (Supplied: Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin)

Beberapa hari terakhir kita juga melihat "inisiatif" dari pemerintah daerah, baik di tingkat Kotamadya, Kabupaten, maupun Provinsi untuk melakukan lockdown lokal. Apa artinya "inisiatif" daerah ini bagi Pemerintah Pusat?

"Inisiatif" lockdown sejumlah pemda sangat bisa dipahami. Mereka yang belum terdampak pasti tidak akan mau terdampak.

Mereka yang sudah terdampak, ingin agar dampaknya tidak 'menular' kepada yang lain [tetangganya].

Pada akhirnya, yang merasakan di lapangan adalah pemerintah daerah. Sejumlah pemda sudah kewalahan dengan kasus covid19 dan sistem kesehatan mereka sudah mulai terdampak.

Dan karena di era desentralisasi dan demokratisasi ini kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setempat dan bertanggungjawab pada mereka, kepada merekalah, bukan kepada pemerintah pusat, akuntabilitas dituntut. 

Kesulitan apa yang menurut Anda bisa terjadi jika tidak ada lockdown seperti yang tadi Anda sampaikan?

Ambillah contoh distribusi APD [Alat Pelindung Diri] yang bikin ramai di media. Distribusi APD jelas tidak merata.

Dalihnya: tidak semua zona merah.

Kalau tidak ada lockdown, ada mobilitas orang dari zona merah ke daerah yang masih aman, misalnya lewat mudik, maka daerah aman itu akan jadi merah.

Lantas apakah zona yang baru merah itu akan mendapat distribusi alat kesehatan, APD, dan tenaga kesehatan? Belum tentu. Saat ini saja nakes kita tidak terdistribusi merata.

Data yang saya ingat dari 13 ribu lulusan dokter per tahun, 70 persen maunya bekerja di Jawa - Bali. 50 persen dari 70 persen ini maunya di Jabodetabek. Itu gambarannya. 

Juga kualitas fasilitas kesehatan kita. Rentang kualitasnya jauh. Photo: Pekerja membuat alat perlindungan diri (APD) tenaga medis di Pusat Industri Kecil, Penggilingan, yang dijual seharga Rp45.000 untuk jenis sekali pakai, 26 Maret 2020. (Supplied: ANTARA/Galih Pradipta)

Nah sekarang masyarakat kita perantau. Dan semua merantau ke daerah yang sekarang zona merah. Kebayang nggak jika tidak ada lockdown? Merahnya akan merata.

Jadi, dari kacamata ini saja, langkah lockdown pemda ini sangat wajar dan logis.

Kebayang enggak galaunya pemda Wonogiri hari ini membaca sekian ribu warga Wonogiri menyewa bus pulang kampung?

Mereka itu para penjual bakso dan jamu gendong di Jabotabek yang sekarang sepi pembeli.

Satu sisi, wajar. Daripada merana di Jakarta, mending merana di kampung.

Tapi di sisi lain ... kalau mereka sudah menjadi carrier Covid-19 [pembawa virus], Wonogiri akan segera jadi zona merah dan kolaps. Kemana arah COVID-19 di Indonesia?
Sejumlah ilmuwan Indonesia memproyeksikan angka kasus virus corona untuk bisa mengantisipasi situasi ke depan.

Anda tadi juga sempat menyebut lockdown di wilayah tempat tinggal Anda. Apakah juga dijalankan inisiatif tersebut di sana?

Dukuh [sub-desa] saya di kelurahan Sinduharjo, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman DIY.

Ini memang inisiatif lokal, warga sekitar, untuk saling melindungi agar tidak ada penularan.

Jadi yang dicegah adalah masuknya tamu atau pendatang untuk bertamu dan menginap. Jika ada warga yang merantau juga diimbau untuk tidak pulang dulu.

Warga juga dibatasi keluar masuk kampung kecuali untuk urusan-urusan mendesak. Di ujung jalan rencananya juga dijaga, dengan skema piket.

Selain itu semua rumah diwajibkan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun di depan rumah masing-masing.

Apakah Anda juga mengikuti bagaimana reaksi negara-negara lain terkait kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi COVID-19?

Yang jelas Duta Besar Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Rusia sudah menyarankan warganya pulang. Ada tiga kemungkinan.

Pertama, mereka sudah tidak percaya Indonesia bisa menangani hal krisis ini.

Kedua, semua negara juga sudah kewalahan. Tetapi seperti logika mudik tadi, mending menderita di negaranya sendiri daripada di negara orang.

Ketiga, mencegah penyebaran lebih lanjut. Saya tidak tahu mana yang sebenarnya terjadi. Bisa juga tiga-tiganya. Photo: Bandara Ngurah Rai di Bali terlihat sepi setelah sejumlah negara menutup perbatasan dan meminta warga negaranya untuk pulang. (Supplied: ANTARA/Fikri Yusuf)

Saya kira ada etika dan praktik internasional mengenai hal ini: saling membantu, saling menolong.

China sudah membantu Iran. Sekarang mereka membantu Amerika Serikat.

Jerman membantu Italia karena kapasitas fasiltas kesehatan mereka masih memungkinkan. Kita juga dibantu China. Kerjasama ini yang harus didorong terus.

Tentang pemulangan warga negara asing ke negerinya, kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya warga Indonesia yg bukan resident di negara lain, juga memilih kembali ke Indonesia.

Mengapa? Semua negara memperketat layanan kesehatan di sana. Di banyak negara, non-residents harus mendaftar dulu sebelum bisa dirawat di rumah sakit.

Dan biasanya prioritas diberikan kepada warga sendiri karena terbatas. Jadi warga negara asing bisa terperangkap cukup lama jika lockdown.

Travel warning atau advice, dalam keadaan seperti ini, wajar saya kira. Photo: Dalam proyeksinya, Johny menekankan pentingnya mengambil keputusan cepat dalam jendela critical period untuk sebagai momentum titik balik. (Supplied: Johny Setiawan)

Melihat bagaimana negara-negara lain menyikapi wabah ini, menurut Anda apakah ada model atau cara tertentu yang bisa dicontoh oleh Indonesia?

Saya tidak membandingkan semua negara, tetapi yang bisa saya pikirkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi.

Kita tidak bisa meniru negara manapun karena konteksnya beda, kalaupun ada yg mau ditiru juga susah karena varian faktornya besar sekali.

Yang saya pikirkan, tutup pintu masuk dan ke luar negeri. Lalu partial lockdown. Zona merah dikunci. Tapi aktifkan jaring pengaman sosial khususnya bagi yang miskin.

Harus dipastikan mereka dapat penopang hidup. Fokus mengamankan yang rentan.

Saya berkomunikasi dengan kolega ilmuwan di Inggris.

Mereka memperhitungkan, kalau skenarionya 'santai' [atau disebut herd immunity, yakni warga dibiarkan tertular dan sembuh sendiri], sekitar setengah juta orang akan mati.

Model yang sama kalau di AS akan lebih dari 2 juta orang mati.

Maka mereka tidak menggunakan skenario itu, skenario mereka adalah pengendalian ketat dan strategis, karena wabah ini akan panjang.

Setelah peak nanti, kemudian akan menurun, lalu akan muncul lagi .. terus begitu sampai tahun depan. Itu perhitungan dan pemodelan mereka. External Link: Tiga bulan sejak China melaporkan kasus corona pertama kalinya ke WHO, lebih dari 730 ribu warga di dunia telah tertular

Skenario atau opsi apa yang dimiliki Indonesia?

Kita pun seharusnya begitu. Kita punya dua opsi.

Yang pertama, menganggap wabah ini seperti bencana yang bisa kita atasi atau curb seperti kebakaran, banjir, atau tanah longsor.

Atau yang kedua, menganggapnya seperti banjir bandang atau tsunami yang ya memang harus kita terima dan bersiap mengatasi dampaknya, atau mitigate.

Saya memilih yang kedua. Seharusnya Pemerintah Indonesia pun memilih yang kedua. Artinya kita siap menerima fakta bahwa yang mati akan mencapai orde ribu.

Tapi ya dicegah jangan sampai puluhan ribu. Photo: Suasana pagi di permukiman Johar Baru, Jakarta Pusat, dimana warga mandi dan buang air kecil di depan rumah karena keterbatasan fasilitas MCK. (Supplied: Film 'Yang Ketu7uh'/ WatchdoC - https://youtu.be/xp-Fm09W7bY)

Ada yang mengusulkan herd immunity?

Pikir lagi. Herd immunity ini dasarnya adalah membiarkan 60, 70, 80 persen populasi terinfeksi. Lalu akan sembuh sendiri, dan kebal (immune).

Tapi ingat, asumsinya adalah populasinya sehat.

Lha kita? Stunting masih 30 persen. Open defication masih besar. Air bersih belum 100 persen. Prevalensi merokok tinggi. Tubercolosis belum hilang.

Status kesehatan kita jelek. Kita jalankan herd immunity? Itu sama dengan membunuh rakyat sendiri. Jangan.

Beberapa negara menerapkan dengan ketat aturan social distancing dan stay at home, mungkinkah ini diterapkan di Indonesia? Kita tahu misalnya, banyak permukiman di Jakarta dengan ukuran 1,75 x 3,8 meter yang dihuni 3 sampai 7 orang. External Link: Twitter Dandhy

Bisa. Social distancing atau sebenarnya physical distancing itu kan membatasi pergerakan, bukan melarang.

Produksi ekonomi tetap harus jalan. Khususnya kebutuhan sehari-hari. Petani harus bisa tetap kerja. Pedagang juga. Yang dibatasi pergerakannya.

Kalau untuk mereka yang tinggal di pemukiman kecil, ya diminta mereka membatasi pergerakan dengan dukungan pemerintah.

Jaring sosial harus disiapkan. Skema BLT [Bantuan Langsung Tunai] atau peningkatan manfaat PKH-BPNT [Bantuan Pangan Non-tunai] bisa dilakukan.

Operasi pasar bisa dilakukan di skala RT atau perumahan. Mereka belanja di sana. Diawasi. Diatur dan dibatasi di sana.

Dengan konsep pembatasan pergerakan ini, satu wilayah, satu RT, RW, atau kampung, boleh bergerak tapi di dalam wilayah itu saja.

Tetapi untuk kasus tertentu, seperti orang-orang yang tinggal di tempat yang tidak layak huni, jaring sosialnya termasuk maksimalisasi fasilitas umum oleh Pemda.

Fasilitas umum ini untuk yang sakit dalam wujud tempat isolasi, dan untuk yang sehat bisa dipakai sebagai solusi bagi hunian yang tidak layak ini. Photo: Permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat rata-rata menampung 3-7 orang di bangunan seluas 1,75m x 3,8m (Supplied: Film 'Yang Ketu7uh'/ WatchdoC - https://youtu.be/xp-Fm09W7bY)

Sebagai akademisi cum teknokrat, menurut Anda apa yang menjadi masalah dalam penanganan Covid-19 dari sisi kebijakan pemerintah?

Yang membuat prihatin adalah rendahnya faktor pengetahuan sebagai dasar pengambilan kebijakan, terlebih di saat krisis seperti ini.

Kalau pengetahuan digunakan dari awal saat wabah ini menerpa negara-negara lain, bukan pertimbangan politik untuk menenangkan rakyat atau konstituen yang belakangan ternyata keliru, mungkin situasi kita sedikit berbeda.

Ini wake-up call untuk menempatkan kembali peran pengetahuan dalam pengambilan kebijakan.

Udah bosen kita dengar evidence-based policy, tapi, ya itu aja belum terjadi secara memadai sekarang ini.

Musuh terbesar bagi pemerintah sendiri saat ini selain covid-19 adalah ego sektoral. Ini penyakit kebijakan tertua birokrasi yang entah apa ada obatnya.

Barangkali memang butuh hempasan krisis, agar ego ini menipis. External Link: Twitter Mahfud MD

Tapi balik lagi: kuncinya ada pada ketegasan kepemimpinan nasional, bahwa pemerintah musti hadir dan melayani semua, terutama saat krisis mendera.

Scientific temper [perangai ilmiah] adalah kunci membangun bangsa yang maju, kata Jawaharlal Nehru (1946), dan tiada kemajuan tanpa pengetahuan.

Perangai ilmiah kita sebagai bangsa saat ini sedang diuji lewat krisis COVID-19.

Ujian berikutnya pasti akan tiba lewat krisis-krisis lainnya yang tak terduga yang kita belum tahu waktunya.

Dengan pengetahuan, jika ia tiba, bukan panik yang melanda, namun kita punya kemampuan untuk bersama menghadapinya.

Kalau boleh memberi masukan untuk Pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini, apa pesan Anda?

Dua kata kunci terkait peran pemerintah di sini: keterbukaan dan ketegasan. Tidak bisa tidak, pemerintah mesti terbuka dan jujur.

Pemerintah Inggris, contohnya, dalam menghadapi COVID-19 terbuka menyampaikan, "Kami belum memiliki data yang lengkap … Namun seiring pengetahuan kami tentang virus tersebut, akibat, dan perilakunya … kami akan mengoreksi potensi penyebarannya, keparahannya, dan dampaknya. Lalu kami akan mengkaji lagi rencana tindakan ini dan menyesuaikannya bila perlu" [dari situs Pemerintah Inggris]. 

Keterbukaan semacam ini bukan hanya perlu, namun justru mutlak di masyarakat modern. Kredibilitas pemerintah tidak akan merosot jika ia tidak sepenuhnya tahu.

Pemerintah bukan dewa atau Tuhan tanpa kesalahan. Lebih baik terbuka daripada menutup-nutupi. Photo: Yanuar (paling kanan) saat masih bertugas di Kantor Staf Presiden. Yanuar berharap pemerintah bisa mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan kebijakan. (Supplied: Yanuar Nugroho)

Kunci kedua adalah ketegasan. Physical distancing itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Harus didorong, didesakkan, dan kalau perlu dipaksa untuk mengisolasi diri.

Tentu mekanisme jejaring pengaman disiapkan. Ada banyak usulan dan Presiden sendiri sudah memerintahkan jejaring pengaman ini seperti peningkatan manfaat BPNT, PKH, Kartu Sembako, Pra-Kerja bahkan gagasan beberapa ekonom tentang BLT-untuk-semua. Ini semua agar isolasi diri itu efektif ditegakkan.

Jika ketegasan ini tidak ada, upaya melandaikan kurva akan lama.

Sistem kesehatan kita akan kolaps dan korban makin banyak berjatuhan.

Ikuti perkembangan terkini soal pandemi virus corona di dunia lewat situs ABC Indonesia Photo: Tim medis RSUP Sanglah pernah lakukan simulasi penanganan pasien terjangkit virus corona di Ruang Isolasi Nusa Indah, tanggal 12 Februari 2020. (Kompas.com / Imam Rosidin)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Terbitkan Perppu demi Perangi Corona, Irwan Fecho: DPR Harus Tolak!