jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tak tinggal diam atau santai menyikapi kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Sejak pertengahan Januari 2018, pemerintah telah mengirim satuan tugas (Satgas) dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke sana.
“Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sejak pertengahan Januari telah turun tangan mengatasi penanganan KLB campak dan gizi buruk,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat.
BACA JUGA: Satgaskes TNI Evakuasi Adam dan Eva Korban KLB Gizi Buruk
Menurut Mbak Puan, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan yang terintegrasi antarkementerian, maka perlu dilakukan penajaman-penajaman kegiatan intervensi agar lebih efektif.
“Untuk itu rakor hari ini membahas monitoring dan evaluasi intervensi penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh K/L terkait, serta rencana percepatan penanganan KLB campak dan gizi buruk di sana,” tutur Bu Menko, Rabu (31/1).
BACA JUGA: Bantu Warga Asmat, Tim Baguna PDIP Bawa Pesan Mama Mega
Puan mengungkapkan, seperti di dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri yang dilakukan di Kantor Kemenko PMK, pada tanggal 23 Januari yang lalu, telah diidentifikasi beberapa permasalahan dalam KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.
Sedikitnya terdapat empat aspek permasalahan, yaitu; aspek kesehatan, aspek sosial budaya, aspek infrastruktur, dan aspek tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA: Sepertinya Akan Ada Angin Segar dari Pak Jokowi untuk Puan
“Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat, adapun aspek infrastruktur terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM, sementara aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta SDM yang kurang,” ujar Menko Puan.
Atas permasalah tersebut, lanjut Mbak Puan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah baik jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten Asmat.
"Pemerintah melalui K/L telah turun ke Asmat, namun semuanya masih bersifat parsial, untuk itu perlu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan KLB di Kabupaten Asmat, serta afirmasi yang dikeluarkan harus terintegrasi,” katanya.
Dalam rakor hari ini, turut hadir Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise, Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, serta perwakilan dari Setkab, Kemenkeu, Kemen PUPR, Bappenas, Kemenhub, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen KP, Kemen ESDM, Kementan, TNI, Polri, dan KSP. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Harus Segera Menetapkan Status KLB di Papua
Redaktur : Tim Redaksi