jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan regulasi dalam bidang transportasi seiring dengan keputusan pemerintah yang melarang mudik masyarakat.
“Kami sudah siapkan skema bagaimana kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor tidak boleh keluar masuk zona merah,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.
BACA JUGA: Pemerintah Larang Mudik, Menko Luhut: Dalam Istilah Militer Dikenal Strategi Bertahap
Saat ini beberapa wilayah telah berstatus PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), seperti misalnya wilayah Jabodetabek.
Lalu seperti apa skenario yang telah dipersiapkan terkait larangan mudik ini?
BACA JUGA: Mohon Dipahami, Pak Jokowi Melarang Mudik Bukan untuk Menghalangi Silaturahmi
Budi menjelaskan skenario yang disiapkan jika mudik dilarang adalah berupa pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan.
Skema pembatasan lalu lintas ini dipilih karena yang dilarang untuk melintas adalah terbatas pada angkutan penumpang saja, sedangkan angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.
BACA JUGA: Lewat Cara ini, Kemenhub Terus Lakukan Optimalisasi Program Tol Laut
Untuk menegakkan peraturan diperlukan adanya sanksi melanggar atau nekat mudik lebaran.
“Bagi masyarakat yang memaksa untuk mudik, harus ada sanksi di sana," ucap Dirjen Budi.
Menurutnya sanksi tersebut bisa diterapkan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik,” lanjutnya.
Selain itu, nantinya di setiap akses keluar masuk perlu adanya penyekatan-penyekatan atau pun check point untuk memeriksa setiap orang yang akan keluar masuk Jabodetabek.
“Dalam melaksanakan pembatasan lalu lintas tentunya diperlukan kerja sama dengan banyak pihak, terutama jajaran kepolisian sebagai garda terdepan,” pungkasnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy