jpnn.com - JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bertanggung jawab atas aksi sejumlah peretas (hacker) Indonesia yang menyerang situs-situs asal Australia. Pasalnya, aksi tersebut dilakukan bukan atas instruksi dari pemerintah.
"Pemerintah tak bisa melarang atau membenarkan, karena itu reaksi yang bersifat individual. Itu dikembalikan ke individu," kata Faizasyah saat ditemui usai acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11).
BACA JUGA: Usut Penyebab Jatuhnya Helikopter M-17
Faizasyah mengatakan, aksi para aktivis dunia maya itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi saat ini. Bahkan, lanjutnya, hal tersebut menunjukan bahwa warga Indonesia sudah tidak malu-malu lagi terlibat aktif dalam pergaulan internasional.
Faizasyah juga yakin penyerangan itu tidak akan menggangu hubungan diplomatik dengan Australia. Namun, ia menyayangkan jika aksi peretas tersebut ternyata menggangu pelayanan publik pemerintah Australia.
BACA JUGA: Atut Sudah Bawa Jenazah Suaminya dari RSPAD
"Diplomasi itu spektrumnya sangat luas, a-z. Ada bagian-bagian tertentu hubungan negara yang terganggu, tapi hal lain tetap dijaga, berlanjut," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap hacker lokal bisa menyumbangkan keahliannya untuk membantu pemerintah. Misalnya dengan menyalurkan keahlian teknologi informasi mereka untuk memperkuat penangkal penyadapan.
BACA JUGA: Suami Atut Akan Disemayamkan di Serang
"Jadi itu yang bisa dikontribusikan anak-anak muda yang baik di jaman era infomasi teknologi," tandas Faizasyah. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suami Atut Meningal Dunia
Redaktur : Tim Redaksi