jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pos Bantuan Hukum Revolusioner (PBHR) Sumatera Utara, Achmad Sandry Nasution menilai sejak putusan MA keluar terkait vaksinasi halal, pemerintah dan jajarannya, masih tidak menjalankannya.
Padahal, seharusnya pemerintah menyediakan vaksin halal, seperti keputusan MA.
BACA JUGA: Diduga Menipu Uya Kuya Hingga Raffi Ahmad, Medina Zein Kabarnya Sakit dan Tertekan
“Selama masa lebaran dan arus mudik, vaksinasi masih menggunakan jenis vaksin yang tidak merujuk pada Putusan MA, ini pelanggaran hukum," ujar Achmad.
Sementara itu, dalam vaksinasi yang dilakukan setelah keluarnya putusan MA itu, masih banyak jenis vaksin yang ‘tidak halal’ diberikan kepada umat Islam.
BACA JUGA: 5 Olahraga ini Bisa Membantu Menghilangkan Selulit, Selamat Mencoba
Karena, sambung advokat lulusan Universitas Sumatera Utara itu lagi, kewajiban umat Islam haram mengkonsumsi barang yang mengandung babi sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan sunah.
“Vaksin halal itu bentuk kewajiban pemerintah memberikan perlindungan hak hukum bagi umat Islam agar tidak mengkonsumsi barang haram, karena vaksin itu adalah jenis obat dan produk biologi yang wajib memiliki sertifikat halal sesuai aturan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” paparnya.
BACA JUGA: Putusan MA Bukan Rekomendasi, Pemerintah Wajib Menyediakan Vaksin Halal
"Maka, jika pemerintah tidak juga mengubah seluruh regulasi pasca keluarnya Putusan MA tersebut, dengan memberikan vaksin halal bagi umat Islam, kami akan tuntut Presiden, Kemenkes dan seluruh jajaran terkait ke pengadilan, karena ini pelanggaran hukum yang nyata,” tegasnya.
Sampai hari ini, Fatwa MUI yang menegaskan kehalalan vaksin adalah jenis Sinovac, Zivivac, vaksin merah putih.
Sementara dalam program booster, pemerintah masih menggunakan vaksin jenis Astrazeneca, Moderna, Pfizer sebagai vaksin.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Bidang Hukum Korps Alumni HMI (KAHMI) Sumatera Utara Taufik Umar Dhani Harahap.
Menurutnya, vaksin Halal ini mutlak harus diberikan kepada umat Islam, jika tidak, ini jelas pelanggaran hak azasi manusia, umat Islam dirugikan secara nyata.
“Kami akan tuntut pertanggungjawaban ini baik di pengadilan dan di mana pun," tegasnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada