jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menambah utang lagi di tengah ketidakpastian ekonomi, menyusul rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari tambahan pinjaman baru tahun 2021 sebesar Rp 515,1 triliun.
Politikus senior Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa utang pemerintah bertambah Rp 1.226,8 T sepanjang 2020 dan bertambah sebesar Rp 1.177,4 T selama Januari hingga penghujung Juni 2021.
Total utang luar negeri Indonesia saat ini tercatat telah mencapai Rp 6.554,56 T per-Juni 2021 dan berpotensi naik kembali bila Menkeu Sri Mulyani mendapatkan tambahan pinjaman baru tersebut.
Syarief mengatakan dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB. Laju penyebaran Covid-19 juga semakin sulit dikendalikan dan berpengaruh terhadap ekonomi.
BACA JUGA: Paut Syakarin Keluar Uang Miliaran untuk Menyawer Anggota Dewan dari Komisi III, Alamak
"Rasio utang terhadap PDB juga membengkak mendekati 41,35 persen dan berpotensi gagal bayar," kata Syarief Hasan dalam keterangan di Jakarta, Senin (9/8).
Mantan Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terang-terangan menyebut pemerintahan Presiden Jokowi paling banyak menambah utang. Dia menyebut di masa Presiden Soeharto, penambahan utang tercatat Rp 551,4 T, lalu di era SBY masih terkendali dengan penambahan sebesar Rp 1.310 T.
BACA JUGA: Jenderal Sigit Bangga Sekali dengan 4 Polisi Ini, Prioritaskan Mereka Naik Pangkat
"Kini, di masa pemerintahan Jokowi, penambahannya sudah mencapai Rp 3.946 triliun hanya dalam waktu kurang lebih tujuh tahun dan masih berpotensi terus bertambah. Ini berbahaya jika tidak segera dikendalikan," ucap Syarief.
Oleh karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 41,35 persen.
"Jika bertambah Rp 515,1 triliun maka rasionya berpotensi mencapai 42 persen sampai 43 persen. Kondisi ini semakin diperparah dengan potensi gagal bayar yang disampaikan oleh BPK RI," ucapnya.
Politikus asal Palopo, Sulawesi Selatan itu juga meminta pemerintah mengkaji kembali masalah utang yang semakin membeludak agar tidak menjadi momok menakutkan di masa depan.
"Pemerintah harus mengelola ekonomi dengan baik. Pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah Covid-19, sembari menguatkan perekonomian nasional yang hari ini masih resesi, bukan malah menambah utang baru di tengah ketidakpastian ekonomi dan kedaruratan Covid-19," pungkas Syarief Hasan. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam