jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon bereaksi keras atas rencana pemerintah menghapus golongan pelanggan listrik 900 volt ampere (VA) hingga 2.200 VA menjadi tinggal golongan 4.400 VA dan 13.200 VA. Legislator Partai Gerindra itu menduga rencana penghapusan tarif listrik 900-2.220 VA hanya akal-akalan untuk menaikkan tarif yang membebani konsumen golongan rumah tangga.
“Saya menyebut rencana penghapusan golongan 900 VA hingga 2.200 VA itu sebagai bentuk kenaikan tarif secara terselubung bagi sebagian besar pelanggan golongan rumah tangga,” ujar Fadli melalui layanan pesan singkat, Sabtu (18/11).
BACA JUGA: Terbanyak di ASEAN, Golongan Tarif Listrik Bakal Dipangkas
Lebih lanjut Fadli memerinci data pelanggan PLN. Saat ini, katanya, terdapat sekitar 66 juta pelanggan PLN.
Dari jumlah itu, 56 juta di antaranya adalah pelanggan rumah tangga. Sedangkan setengah dari jumlah pelanggan rumah tangga adalah golongan 900 VA.
BACA JUGA: Ini Saran Fadli Zon untuk Akhiri Penyanderaan di Papua
Fadli pun menganggap rencana pemerintah jelas bukan bentuk keberpihakan terhadap rakyat kecil. “Jadi, itu rencana menaikan tarif yang sangat tidak transparan dan cenderung jahat,” tegasnya.
Lebih lanjut Fadli membeber alasannya menyebut pemerintah punya rencana jahat melalui penghapusan pelanggan listrik golongan 900-2.200 VA. Menurutnya, pada semester pertama 2017 saja masyarakat pengguna listrik 900 VA sudah dibebani kenaikan tarif listrik hingga 123 persen.
BACA JUGA: Indonesia Peringati Hari Pahlawan, Ini Pesan dari Fadli Zon
Jika akhir tahun ini atau awal tahun depan PLN melakukan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) secara terselubung melalui penghapusan tiga golongan di bawah 4.400 VA, lanjutnya, maka kebijakan itu akan makin memukul daya beli masyarakat .”Khususnya 23 juta pelanggan golongan menengah,” sebutnya.
Karena itu Fadli mengingatkan PLN tak membiasakan diri membebankan salah kelola dan inefisiensi perusahaan ke konsumen. Perusahaan pelat merah itu seharusnya fokus memperbaiki manajemen internal.
“Begitu pula dengan menteri ESDM dan menteri BUMN, seharusnya mereka bisa menjadi pengawas dan pemandu PLN, bukannya malah melegitimasi rencana destruktif itu,” paparnya.
Menurut Fadli, utang PLN yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga tahun ke depan mencapai Rp 186,09 triliun. Padahal, PLN saat ini sedang dibebani oleh penugasan berbagai proyek oleh pemerintah sehingga secara keuangan kewalahan.
Karena itu Fadli meminta pemerintah tak membebani PLN dengan penugasan yang berefek ke masyarakat. Bahkan, Fadli meminta pemerintah mengevaluasi kembali proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt karena saat ini masih surplus listrik.
Merujuk pada angka yang disusun PLN, Fadli mengatakan bahwa proyeksi kebutuhan listrik pada 2019 angka beban puncaknya hanya mencapai 59.863 MW. Karena itu jika proyek 35 ribu MW ini selesai, kapasitas terpasang mencapai 88.585 MW.
“Artinya, ada sekitar 40 persen kapasitas yang menganggur. Jadi, proyek-proyek yang kini sedang membebani keuangan PLN dan sedang coba untuk dilemparkan ke pundak konsumen seharusnya bisa dievaluasi agar tak membebani rakyat,” tegasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Mantu Lagi pun Tak Luput dari Sindiran Fadli Zon
Redaktur & Reporter : Antoni