jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam keras aksi kelompok bersenjata penyandera 1.300 warga di Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Menurutnya, aksi penyanderaan kelompok bersenjata yang diduga bagian Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu sudah tergolong tindak terorisme yang tak bisa dibiarkan karena mencederai hak asasi manusia (HAM).
“Apa yang mereka lakukan bukan lagi tindakan kriminal biasa, melainkan bentuk tindakan terorisme. Sehingga mereka lebih tepat disebut kelompok teroris daripada kelompok kriminal,” ujar Fadli melalui pesan singkat, Senin (13/11).
BACA JUGA: Disandera KKB Papua, Ibu Hamil Harus Keluar Kampung Sendiri
Wakil ketua DPR yang membidangi koordinasi politik dan keamanan itu menambahkan, penyanderaan tersebut tak hanya melanggar hukum Indonesia, namun juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua. Dia menduga aksi itu semacam cara OPM menguji reaksi aparat keamanan ataupun dunia internasional.
Karena itu Fadli meminta TNI dan Polri segera membebaskan para sandera. Sebab, kondisi para sandera dikhawatirkan akan memburuk jika terlalu lama dalam penyekapan.
BACA JUGA: Kelompok Separatis Beraksi, Kemdagri Kirim Tim ke Papua
Meski demikian Fadli meminta TNI dan Polri yang telah membentuk satuan tugas untuk menghindari kontak senjata. “Utamakan pendekatan persuasif dan preventif,” cetusnya.
Namun, lanjutnya, TNI dan Polri tetap harus menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis. Sebab, pembiaran atas aksi penyanderaan itu bisa berakibat buruk.
BACA JUGA: TNI-Polri Menempuh Cara Persuasif Untuk Bebaskan Sandera KKB
“Masyarakat bertanya-tanya kenapa kejadian ini seperti dibiarkan dan aparat tak bertindak tegas. Masyarakat juga banyak yang menanyakan, mengapa mereka hanya disebut kelompok kriminal bersenjata, bukan kelompok teroris atau separatis,” keluhnya.
Sebagai ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua, Fadli mengaku mengamati gerakan pro-kemerdekaan dalam tiga tahun ini semakin nyaring. Menurutnya, kelompok itu tak hanya terorganisasi secara baik, tetapi juga didukung dana cukup.
“Hal itu terlihat dari upaya internasionalisasi isu Papua yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua. Mereka aktif mencari basis dukungan di forum internasional, bahkan di forum dekolonisasi di PBB,” tegasnya.
Karena itu Fadli mengingatkan pemerintah tak menganggap enteng masalah Papua. “Segera ambil langkah ke arah penyelesaian. Jika tindakan penyanderaan didiamkan, maka akan berulang sebagai cara mencari perhatian internasional oleh OPM,” pintasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Saran Kang TB demi Akhiri Penyanderaan 1.300 Warga Papua
Redaktur & Reporter : Antoni