jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, pihaknya menargetkan tidak akan melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) pada 2030.
"Memang dalam Strategi Energi Nasional ini kita rencanakan 2030 itu tidak lagi impor BBM dan diupayakan juga tidak impor LPG," kata usai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo yang juga menjabat Ketua Dewan Energi Nasional serta dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju serta anggota DEN 2020-2025, di Jakarta Selasa (20/4).
BACA JUGA: Kementerian ESDM Bidik Investasi Energi Capai USD 34,8 Miliar Pada Tahun Ini
Arifin menyebutkan, saat ini DEN sedang merancang peraturan mengenai cadangan penyangga energi.
"Kami dari DEN menyampaikan beberapa hal terkait strategi energi nasional kami serta rencana strategis rencana kerja dari Dewan Energi Nasional dari 2021-2025," tambah Arifin.
BACA JUGA: Sultan Minta Kementerian ESDM Segera Terbitkan Permen Tentang Hilirisasi Batubara
Menurut Arifin sejumlah persoalan dibahas dalam kebutuhan energi jangka panjang dan terbatasnya pasokan sumber daya di dalam negeri.
"Kemudian kami juga menyampaikan dengan perkembangan saat ini terkait target-target pengurangan emisi, maka Indonesia perlu mengantisipasinya untuk bisa mendorong sumber-sumber energi baru dan terbarukan sebagai bauran energi nasional," ungkap Arifin.
Arifin mengakui bahwa pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia masih sedikit.
Indonesia, kata dia baru memanfaatkan energi baru dan terbarukan sebesar 10,5 giga watt dan diharapkan meningkat pada 2025 sesuai target 23 persen menjadi 24 ribu mega watt pada 2035.
"Kami upayakan bauran ini bisa meningkat mencapai 38 ribu mega watt di mana backbone yang kami harapkan dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis," ujar Arifin.
DEN menurut Arifin, juga merumuskan sejumlah program untuk hilirisasi produk-produk batubara.
DEN juga akan segera menyelesaikan infrastruktur terkait energi antara lain untuk gas dan listrik.
"Sangat penting karena kami ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi sehingga dengan 100 persen elektrifikasi diharapkan seluruh masyarakat dan di seluruh daerah mendapat pasokan listrik," jelas Arifin.
Program lain yang dibahas adalah implementasi "Program BBM Satu Harga" agar dapat diimplementasikan dan dinikmati masyarakat sehingga dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan.
"Arahan dari Bapak Presiden adalah agar kami dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi ini untuk bisa masuk ke arah 'green economy' di mana semua negara maju sudah menunju ke 'green economy' dan kita juga mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan," ungkap Arifin.
Arifin menyebutkan Presiden Jokowi memerintahkan agar strategi yang disusun oleh DEN dapat bersifat visoner dan implementasinya harus konsisten.
"Perlu upaya kami untuk mempercepat pemakaian energi baru terbarukan agar kami bisa mendukung target-target pengurangan temperatur 2 derajat Celcius sesuai dengan perjanjian kami di dalam Paris Agreement," tambah Arifin.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta penyesuaian Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
"RUEN yang lemah dan RUEN yang didasarkan pada poin-poin yang telah disampaikan pada Strategi Energi Nasional yang telah kita susun dipertimbangkan lagi agar bisa dilaksanakan secara sistemik," kata Arifin. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia