jpnn.com - JAKARTA - Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah mengalami penurunan. Berdasarkan rilis profil utang Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Pemerintah turun dari posisi 116,1 miliar dollar AS pada 2012, menjadi 114,2 miliar dollar AS pada 2013.
Namun, yang perlu dikhawatirkan justru pertumbuhan utang swasta di tanah air yang telah mendorong rasio utang/PDB yang pada 2013 mencapai rasio 30,24 persen.
BACA JUGA: Harga Daging Bertahan
"Meskipun rasio ini masih tergolong aman, namun kita semua perlu mencermati peningkatan jumlah utang luar negeri swasta," kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Jakarta, kemarin (24/2).
Firmanzah menuturkan, posisi utang luar negeri swasta non-bank mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Yakni dari 103,2 miliar dollar AS menjadi 116,4 miliar dollar AS pada akhir 2013. Sementara, utang luar negeri Bank Sentral mengalami penurunan dari posisi 9,9 miliar dollar AS pada akhir 2012 turun menjadi 9,2 miliar dollar AS pada akhir 2013.
BACA JUGA: Kemendagri Minta Dana Bansos di APBD Sumut Dipangkas
"Kenaikan justru terjadi pada kelompok Swasta non-bank yang meningkat 23 miliar dollar AS pada 2012 naik menjadi 24 miliar dollar AS pada akhir 2013," tuturnya.
Firmanzah mengakui, secara agregat, rasio utang Indonesia masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN dan negara emerging market lainnya.
BACA JUGA: Tiket Pesawat Naik 40 Persen
Dia mencontohkan, Singapura pada 2012 memiliki utang mencapai 100 persen, Malaysia 52,5 persen dan Thailand 41,6 persen. Sementara sejumlah negara emerging seperti Brazil memiliki rasio sebesar 68 persen, Afrika Selatan 38 persen dan India sebesar 68 persen.
Meski begitu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) itu menekankan, peningkatan utang swasta yang tumbuh pesat belakangan ini, tetap perlu dicermati.
Dia menyebutkan, jika utang tersebut digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif dengan jangkauan kemampuan membayar, hal tersebut masih wajar dilakukan.
"Sehingga pemanfaatan dan peruntukan utang luar negeri oleh swasta perlu digunakan untuk aktivitas yang memiliki potensi keuntungan yang memadai," katanya.
Firmanzah menuturkan, pemerintah memahami peningkatan jumlah utang swasta tersebut berasal dari besarnya ekspansi pihak swasta. Ekspansi tersebut memang dibutuhkan untuk meningkatkan iklim investasi di sektor riil dan infrastruktur.
"Hal ini ditambah dengan upaya industrialisasi dan hilirisasi di sektor mineral dan pertambangan. Kedua hal ini mendorong swasta untuk melakukan ekspansi usaha dan konsekuensinya adalah kebutuhan dana investasi yang sangat besar," tuturnya.
Meski demikian, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu memastikan bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia mampu mengelola utang luar negeri Indonesia dalam batas yang aman. Sehingga tidak membahayakan fundamental ekonomi yang telah terbangun kuat selama ini.
Dia merinci, hal yang perlu dicermati adalah peningkatan Debt Service Ratio (DSR) dari 34,95 persen pada 2012 yang mengalami kenaikan menjadi 42,73 persen pada akhir 2013.
"Seiring dengan pelemahan pasar ekspor dunia sepanjang 2013 telah membuat DSR kita mengalami peningkatan. Pada 2014 ini seiring dengan membaiknya ekonomi sejumlah negara di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat maka kita optimistis ekspor nasional akan mengalami peningkatan. Dan membuat DSR kita akan tetap terjaga dalam rentan tetap aman sepanjang 2014," imbuhnya. (Ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saatnya Bikin Warga Melek Jasa Keuangan
Redaktur : Tim Redaksi