jpnn.com - JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pihak pemerintah, Djohermansyah Djohan, mengaku akan terus melobi fraksi-fraksi yang menolak mekanisme Pilkada langsung, bukan oleh DPRD.
Di antara fraksi itu tergabung dalam Koalisi Merah Putih seperti Fraksi Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan Fraksi PPP.
BACA JUGA: Buka Peluang Kasus Narkoba Oknum Polda Kalbar Diambilalih Mabes
Pria yang juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah itu menyebutkan pemerintah tetap denga sikapnya, yakni Pilkada langsung oleh rakyat dengan berbagai perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraannya.
"Ya tetap (langsung), kita akan mencoba mempengaruhi persuasi, mengajak fraksi-fraksi mendengar suara rakyat banyak akhir-akhir ini. Mari kita coba berkontemplasi, merenungkan kembali memikirkan bagaimana pikada yang memang diinginkan rakyat," kata Djohermansyah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/9).
BACA JUGA: Panselnas tak Bisa Bantu Pelamar CPNS yang Salah Daftar
Ditanya kemungkinan pemerintah menarik kembali usulan RUU Pilkada ini dari legislasi DPR jika tidak ada titik temu atas perdebatan soal PIlkada langsung atau tidak langsung, Djo, demikian Djohermansyah biasa disapa, belum memikirkan opsi tersebut.
Disebutkan, pemerintah masih tetap pada posisi ingin menyelesaikan RUU yang sudah digulirkan sejak 2010 itu menjadi Undang-undang. Apalagi awal 2015 mendatang ada 204 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.
BACA JUGA: Hindari Mafia Migas, Jokowi Disarankan Lelang Jabatan
"Pemerintah sendiri sebenarnya sudah sejak 2010 mengurus RUU ini, sudah sangat panjang dan jangan sampai langkah ini terhenti," harapnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peluang Calon Independen Bakal Tertutup
Redaktur : Tim Redaksi