Pemerintah Pusat Optimis Gaet Saham Newmont

JAKARTA - Pemerintah pusat terus mendalami aspek-aspek hukum dan aturan kepemilikan saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT)Dipastikan, sebesar 7 persen saham Newmont akan dimiliki oleh pemerintah pusat, dan jika memenuhi syarat akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sehat.

"Kita hanya tinggal menunggu pengaturan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

BACA JUGA: Akhir Tahun, Penyaluran Kredit Perbankan Naik

Bagi kita, yang penting 7 persen itu harus didapatkan oleh pemerintah pusatApakah nanti di BUMN atau Kementerian keuangan, tidak menjadi masalah," kata Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/12).

Hingga saat ini, pemerintah kata Mustafa, masih terus menentukan pihak mana yang dinilai tepat untuk mengelola kepemilikan saham itu nantinya

BACA JUGA: Dana Remunerasi di 5 Lembaga Tak Terpakai

Sedangkan anggarannya sendiri katanya, sudah disiapkan oleh pemerintah"Kita belum tentukan BUMN mana yang akan mengelola

BACA JUGA: Pasar Saham Terkoreksi, Investor Masih Aman

Tapi dari Kementerian keuangan, sudah disiapkan satu lembaga yang lebih cocok mengelolanya, yaitu melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP)," kata Mustafa.

Direktur PIP, Soritaon Siregar, juga mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkeu memastikan harus bisa mendapatkan 7 persen saham PT Newmont tersebutSumber pembiayaan pun telah disiapkan dalam APBN-P 2010"Dananya sekarang sudah ada dan sudah disiapkanHanya tinggal hasil kajian dan menunggu keputusan saja dari Menteri Keuangan," kata Soritaon, tanpa menyebutkan nilai dana yang dimaksud.

Sementara Menkeu Agus Martowardojo mengungkapkan, keinginan besar pemerintah untuk memiliki 7 persen saham PT Newmont, adalah karena sektor pertambangan dinilai sebagai unsur penting perekonomian dalam negeriTerlebih lagi katanya, Newmont memiliki lima kawasan tambang yang masih dalam tahap pengolahan awal"Artinya, potensi ke depannya PT Newmont ini akan lebih bagus lagiIndustri itu marginnya bagus, dan nilainya akan semakin tinggiPemerintah juga memang perlu menjadi bagian dari perusahaan besar itu," kata Agus(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Operasi Moneter Alami Kontraksi