Di hari pertama menjalankan 'lockdown', negara bagian Queensland dengan ibu kota Brisbane mencatat tiga kasus baru COVID-19.

Salah satunya adalah saudara laki-laki dari seorang resepsionis rumah sakit yang juga positif COVID dengan varian Delta.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Ingin Pastikan Pemda Aktif dalam Penanganan Covid-19

Dari hasil penelusuran menggunakan metode 'genome sequencing' diketahui jika kasus positif respsionis dan saudara laki-lakinya berasal dari pasien COVID yang sudah bolak balik ke Indonesia.

Tidak dijelaskan apakah orang tersebut adalah warga Australia atau warga Indonesia yang berstatus Permanent Resident (penduduk tetap).

BACA JUGA: 2 Rusun di Jakarta Timur Disiapkan untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Namun perjalanannya keluar masuk Australia menimbulkan pertanyaan dari Wakil Menteri Utama Queensland, Steven Miles.

"Orang [yang sedang dirawat itu] diperbolehkan bolak-balik antara Australia dan Indonesia beberapa kali oleh Pemerintahaan PM Morrison selama pandemi berlangsung," jelasnya.

BACA JUGA: Banyak Ibu Bersalin Kena Corona, RSUD Ini Setop Layanan IGD bagi Pasien Non-COVID-19

"Mereka belum divaksinasi dan mereka telah melewati hotel karantina kami beberapa kali," katanya.

"Perbatasan negara tak sepenuhnya ditutup dan orang-orang ini menggusur warga Australia yang sedang benar-benar tertahan di negara lain dan benar-benar ingin pulang ke Australia," katanya.

Warga yang bolak-balik ke Indonesia itu diketahui dirawat di Rumah Sakit Prince Charles di Brisbane dan mengidap varian Delta.

Queensland memberlakukan 'lockdown' selama tiga hari mulai Rabu ini (30/06). Mempertanyakan kebijakan kedatangan luar negeri

Saat ini Pemerintahan Queensland dikuasai oleh Partai Buruh, sementara Pemerintah Federal Australia di bawah pimpinan PM Scott Morrison dikuasai Koalisi Liberal Nasional.

Akibat perbedaan pandangan politik, keduanya seringkali tidak sepakat dalam penanganan COVID-19.

Termasuk hari ini, ketika Pemerintah Queensland mempertanyakan kebijakan kedatangan luar negeri yang diterapkan Pemerintah Federal.

Wakil Menteri Utama Queensland, Steven Miles menyerang kriteria yang diterapkan Pemerintah Federal Australia dengan mengatakan "perbatasan tidak sepenuhnya ditutup". 

"Data Pemerintah Federal sendiri menunjukkan ribuan orang yang diperbolehkan masuk itu bukanlah warga Australia yang tertahan di negara lain," katanya.

"Mereka ini bukan warga negara atau penduduk tetap Australia. Faktanya, sebanyak 20.000 orang yang warga Australia tiba di sini bulan lalu, separuhnya merupakan pemegang visa sementara," tambah Steven

Wakil menteri utama Queensland mengatakan setiap pekan orang yang diperbolehkan masuk ke Australia terdiri atas: 600 kewarganegaraan Inggris 500 kewarganegaraan Tiongkok Lebih dari 300 kewarganegaraan Indonesia Lebih dari 250 kewarganegaraan Amerika Serikat Lebih dari 200 kewarganegaran Filipina 115 kewarganegaraan Afrika Selatan Seruan pengurangan kedatangan dari luar

Steven juga mengatakan jika setiap bulannya sekitar 40 ribu warga negara Australia dan sekitar 60 ribu pemegang visa permanen diizinkan meninggalkan Australia.

"Banyak diantara mereka kemudian ingin kembali, ikut antrean, kembali lewat karantina hotel membuat masyarakat kita rentan."

"Ternyata alasan yang diperlukan untuk mendapat izin dari Pemerintah Federal agar bisa keluar Australia adalah bukti jika Anda memilki pertemuan di negara lain," ujar Steven.

Dalam jumpa pers hari ini Menteri Utama Queensland Annastacia Palaszczuk mengatakan Pemerintah Federal harus memperketat jumlah warga yang bisa kembali ke Australia.

"Saya tidak mengatakan warga Australia tidak boleh diizinkan kembali pulang," kata Annastacia.

"Namun ada banyak orang bepergian ke luar negeri karena urusan bisnis, untuk berbagai alasan lain, dan pertanyaan harus dijawab mengapa mereka tidak divaksinasi sebelum pergi, dan juga bila mereka kembali ke Australia, mengapa mereka tidak menjalani vaksinasi."

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Australia, Karen Andrews mengatakan Pemerintah Queensland saat ini hanya mencoba mengalihkan perhatian warga dari kesalahan mereka sendiri dalam mengelola hotel karantina.

Dia menolak anggapan jika sebagian besar orang yang datang dari luar negeri dan menjalani karantina hotel bukanlah warga negara Australia atau berstatus PR.

"Biar saya tegaskan bahwa data dari Australian Border Force sudah dengan jelas mengatakan rata-rata 80 persen mereka yang kembali ke Australia adalah warga negara Australia, penduduk tetap atau anggota keluarga dekat," katanya. Dievakuasi menggunakan pesawat pribadi dari Asia Tenggara

Sementara di Australia Selatan, akhir pekan lalu satu keluarga warga Australia yang sudah positif yang tinggal di sebuah negara Asia Tenggara diterbangkan kembali ke Australia menggunakan pesawat sewaan pribadi.

Pihak berwenang sudah mengetahui keluarga tersebut positif sebelum memberi izin bagi penerbangan, dan Departemen Kesehatan Australia Selatan  mengatakan ini adalah kasus pertama yang terjadi di sana sejak pandemi COVID-19.

Sebelumnya, mereka yang positif tidak diizinkan untuk naik pesawat guna kembali ke Australia.

Dalam pernyataannya Wakil Kepala Bidang Kesehatan Australia Selatan, Emily Kirkpatrick mengonfirmasi kedatangan keluarga tersebut minggu lalu.

"Sebuah keluarga, seorang pria dewasa, perempuan dewasa, dan seorang anak dari Asia Tenggara dievakuasi ke Australia menggunakan pesawat charter medis," kata Dr Kirkpatrick.

SA Health mengatakan anak dalam keluarga tersebut negatif sementara orang tuanya sekarang dirawat di Tom's Court, hotel tempat karantina bagi mereka yang positif COVID-19 di Adelaide.

Penerbangan pesawat charter medis tersebut dibayar sendiri oleh keluarga yang menurut pejabat adalah warga negara Australia tetapi sedang bekerja di luar negeri.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dan Sastra Wijaya dari artikel ABC News.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kirim Surat ke Jokowi, PP Muhammadiyah Desak Pemerintah Menginjak Rem Darurat, Menerapkan PSBB Ketat