JAKARTA — Rencana pembatasan Bahar Bakar Minyak (BBM) subsidi yang semula ditargetkan berlaku April 2011, masih belum menemui kejelasanPemerintah mengakui sangat berhati-hati sebelum menjalankan kebijakan tersebut.
Bahkan Menteri ESDM, Darwin Saleh, menolak jika menggunakan kata-kata pembatasan, melainkan pengaturan BBM agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat sebelum pemberlakuannya yang entah kapan dilaksanakan.
"Tidak ada istilah pembatasan karena tidak boleh dibatasi
BACA JUGA: Amankan Stok Pangan, Bentuk Timnas Beras
Ini pengaturanBACA JUGA: Mitsubishi Target Penjualan 2 Juta Unit Mobil
Pak Menko (Hatta Radjasa) memberikan sinyal bahwa kita harus sangat hati-hati," kata Darwin menjawab wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/3).Sesuai keinginan pemerintah, pengaturan BBM subsidi ini agar penyalurannya tepat sasaran
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Inpres Nelayan
Hal itu pula yang menjadi alasan penundaan waktu pelaksanaan pembatasan atau pengaturan BBM subsidi ini."Kita mencari waktu yang baikKita mencermati kecendrungan inflasi di tahun iniMeski indlasi di Februari relatif lunak, tapi sepanjang tahun 2011, bisa saja tidak mudah mengendalikan inflasi sesuai target," kata Darwin.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mengungkapkan sudah ada tim pengkaji membahas dampak fiskal, bilamana pembatasan BBM subsidi kembali tertundaDiantaranya melibatkan Kementrian ESDM, BPH Migas, Pertamina dan Kementrian KeuanganKelonggaran fiskal pun disiapkan, bilamana penundaan kembali pembatasan BBM berdampak ke anggaran negara.
"Bantalan fiskal kita yang sudah ada Rp16,5 triliun dari penghematanKita juga ada cadangan untuk resiko fiskal pangan, makro ekonomi, harga minyakSemua ini sudah kita siapkan bilamana diperlukan untuk penyesuaian anggaran," kata Agus.
Agus berharap, meski pembatasan BBM subsidi tidak jadi dilaksanakan, jangan sampai pemerintah terbeban dengan melonjaknya kebutuhan BBM subsidi ditengah masyarakatTahun 2011, menganggarkan subsidi untuk 38 juta kiloliter BBM.
"Jangan sampai lebih dari 38 juta KLMaka kita sudah siapkan kalau lebih menjadi 39-40 juta KLMakanya kita bicara dengan ESDM, jangan sampai lebih dari 38,6 juta KLJadi bisa hemat," saran Agus.
Sebelumnya, Ketua Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pembatasan BBM Subsidi, Endah Murniningtyas mengatakan, sikap kehati-hatian pemerintah terhadap rencana pembatasan karena tidak menentunya kondisi global saat iniApalagi berdasarkan kajian tim, pemerintah memang belum siap untuk melakukan pembatasan"Makanya keputusan itu sudah pasti ditunda seperti kata Pak Menko perekonomian,’’ kata Endah.
Namun selanjutnya pemerintah memastikan, pembatasan tetap akan dilakukan, minimal di pertengahan tahun 2011.’’Tapi nanti akan lebih luas lagiBila sebelumnya hanya Jabodetabek saja, tapi nanti sekalian se Jawa diterapkan pada Juli 2011,’’ tambahnya.
Ditemui di kantornya, Menko ekonomi Hatta Radjasa mengatakan, pembatasan BBM subsidi belum bisa dipastikan kapanBahkan Hatta membantah bila pemerintah sudah menetapkan bulan Juli sebagai awal pelaksanaan BBM subsidi.
"Rapat dengan DPR saja belumJuli itu baru ancar-ancar (rencana) seluruh Jawa harus siap semuaTapi belum diputuskan kapanNanti masih dibahas lagi, intinya kita melihat perkembangan harga-harga CPO yang tidak begitu baik di Timur Tengah sehingga menimbulkan fluktuasi," kata Hatta.
Ditempat terpisah, Ketua Tim Kajian Pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Anggito Abimanyu memiliki pendapat berbedaMantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu ini menilai, pemerintah harusnya tidak lagi mengundurkan waktu pembatasan BBM subsidi.
"April tidak masalah karena bulan deflasiPersiapan juga cukup matangSaya bisa memberikan testimoni karena saya melakukan sendiri kajian tentang kesiapan di tingkat kebijakan maupun tingkat implemetasi,’’ kata Anggito.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wapres Waspadai Krisis Ekonomi
Redaktur : Tim Redaksi