jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mengurangi ketimpangan kemakmuran di Indonesia.
Salah satu caranya adalah dengan pembagian lahan.
BACA JUGA: Jokowi Dorong HIPMI Berperan Atasi Kesenjangan Ekonomi
Presiden Joko Widodo menuturkan, pihaknya meluncurkan redistribusi aset dan reformasi agraria dalam waktu dekat.
’’Ada 12,7 juta hektare lahan yang kami berikan kepada rakyat, koperasi, dan masyarakat adat, yang mengarah pada pemerataan,’’ ujarnya dalam rakornas BPP Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) di Jakarta, Senin (27/3).
BACA JUGA: Jokowi: Pemegang KIS Berhak Dapatkan Layanan yang Baik
Jokowi menambahkan, lahan 12,7 juta hektare tersebut sangat produktif.
Koperasi, pondok pesantren, hingga masyarakat adat diberi kekuasaan untuk mengelola lahan itu.
BACA JUGA: Prabowo Yakin Jokowi Tidak Memihak
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Di tempat yang sama, Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, langkah itu nanti tidak menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah.
Hingga kini, tercatat ada 14 paket kebijakan ekonomi.
Kebijakan yang merupakan reformasi agraria tersebut merupakan pelengkap paket kebijakan yang sebelumnya diluncurkan pemerintah.
’’Jadi, harus ada pasangannya untuk pemerataan, yang kemudian intinya memberikan dukungan, memberikan modal kepada rakyat, memberikan kesempatan, dan sebagainya,’’ tutur Darmin.
Dia menyatakan, masyarakat akan diberi kewenangan untuk mengelola lahan itu dalam jangka waktu tertentu.
Namun, dia belum bisa memerinci lebih lanjut detail kebijakan tersebut.
Darmin melanjutkan, pemerintah telah memiliki daftar lahan mana saja yang akan diberikan.
Nantinya, pemerintah melakukan identifikasi lebih lanjut terkait kriteria masyarakat yang berhak memperoleh lahan itu.
’’Ada konsesinya. Kami belum putuskan benar, mungkin sepuluh tahun. Paling tidak lima tahun kalau nanti untuk hortikultura. Semuanya nanti dikelola secara klaster, tidak masing-masing,’’ jelasnya.
Sejalan dengan hal itu, Jokowi menyebutkan bahwa gini ratio atau rasio ketimpangan kemakmuran Indonesia turun dari 0,4 menjadi 0,39.
Menurut dia, capaian gini ratio tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
’’Ini patut disyukuri. Tapi, angka seperti itu adalah lampu kuning ke lampu merah,’’ ujarnya.
Persoalan gini ratio, lanjut dia, tidak hanya dihadapi Indonesia.
Negara-negara lain di seluruh belahan dunia menghadapi masalah serupa.
Bahkan, gini ratio Indonesia tercatat lebih baik daripada Filipina, Malaysia, bahkan Tiongkok.
’’Gini ratio kita lebih baik, tapi tetap lebar. Buat saya, ini tetap jadi masalah,’’ ucapnya. (dee/c18/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Berharap S&P Naikkan Rating Investasi
Redaktur & Reporter : Ragil