jpnn.com, BOGOR - Penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) akan memangkas banyak mata rantai birokrasi.
Itu juga akan menjadikan seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah menjadi sebuah kesatuan.
BACA JUGA: Jokowi Batalkan 14 Proyek Strategis Senilai Rp 264 Triliun
Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang percepatan pelaksanaan OSS, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/4).
“Ini adalah sebuah reformasi, dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat dengan sistem data terpadu, terintegrasi. Sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi,” kata Jokowi dalam arahannya.
BACA JUGA: Presiden: 2019, Penerima Bansos PKH Naik jadi 15 Juta KPM
Untuk itu, dia menekankan pentingnya kesiapan baik dari sisi teknologi yang ramah pengguna, maupun faktor sumber daya manusia (SDM), penyederhanaan proses perizinan, serta kesiapan di daerah guna kelancaran sistem perizinan tersebut.
“Karena ini reformasi yang berbasis teknologi digital, saya minta sistemnya betul-betul jalan dan langsung bisa digunakan dan ramah bagi penggunanya,” pinta Jokowi.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Agama dan Negara Harus Berjalan Beriringan
Faktor SDM juga penting untuk menunjang sistem perizinan yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan itu.
Sebab, presiden ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat, dan mau untuk melepaskan ego sektoralnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga terus mendorong pentingnya penyederhanaan proses perizinan, terutama regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.
Itu dinilai penting guna mengimbangi kecepatan proses yang dibangun melalui OSS.
“Saya minta sekali lagi untuk dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan. Kita tidak usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap, ya harus kita paksa agar mereka siap melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden,” tegas Presiden.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Pastikan Holtekamp Pacu Perekonomian di Jayapura
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam