jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kebijakan yang diambil beberapa menteri belakangan ini mengesankan tak mendukung kebijakan Presiden Jokowi.
Selain itu juga mengesankan tak sinkron dengan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.
BACA JUGA: Pengamat Politik: Memang Parah dan Memprihatinkan
Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, hal tersebut sangat merugikan masyarakat.
"Sangat merugikan pemerintah juga. Pemerintah seperti tak ada lagi wibawa di mata rakyat," ujar Ujang kepada jpnn.com, Kamis (14/5).
BACA JUGA: Liang Lahat Jenazah PDP Corona Sudah Digali, Hal Tak Diinginkan Tiba-tiba Terjadi, Ya Ampun
Beberapa kebijakan dimaksud antara lain, rencana masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok.
Kebijakan itu bertentangan dengan imbauan agar masyarakat tidak mudik ke kampung halaman karena khawatir pandemi COVID-19 akan meluas.
BACA JUGA: Kabar Terbaru soal THR, PNS dan Honorer Sama-sama Senang, Alhamdulillah
Kemudian, transportasi yang sebelumnya dilarang beroperasi demi mengantisipasi masyarakat tidak mudik, malah kembali diizinkan beroperasi meski dengan alasan bukan untuk pemudik.
"Akibat kebijakan-kebijakan itu rakyat banyak dirugikan. Selain itu, rakyat juga sangat kebingungan dengan kebijakan menteri-menteri Jokowi yang saling bertabrakan dan tumpang tindih," ucapnya.
Direktur eksekutif Indonesia Political Review ini menyarankan pemerintah untuk segera berbenah. Paling tidak koordinasi antarkementerian ditingkatkan.
Jangan sampai semakin banyak muncul kebijakan yang tidak sinkron, karena dapat berakibat masyarakat semakin tak percaya pada pemerintah.
"Ini kesalahan fatal dari para menteri-menteri Jokowi. Saya kira harus segera dibenahi. Jangan membuat masyarakat bingung," pungkas Ujang. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang