jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, tak sinkronnya sejumlah kebijakan para menteri di era kepemimpinan Presiden Jokowi jilid dua, sangat memprihatinkan.
Menurut Ari, ketidaksinkronan itu menimbulkan kesan masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
BACA JUGA: Inilah Fakta Corona Klaster Indogrosir Sangat Liar dan Kejam
"Soal tidak sinkronnya kebijakan antarkementerian di kabinet Jokowi jilid ke dua ini memang parah dan memprihatinkan," ujar Ari kepada jpnn.com, Kamis (14/5).
Ari kemudian mempertanyakan fungsi kementerian koordinator yang membawahi kementerian teknis di bawahnya.
BACA JUGA: Liang Lahat Jenazah PDP Corona Sudah Digali, Hal Tak Diinginkan Tiba-tiba Terjadi, Ya Ampun
"Kenapa hal seperti ini terjadi? Seharusnya kebijakan di tingkat pelaksanaan di lapangan sebelum dieksekusi, dibahas bersama-sama agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat bawah," ucapnya.
Pembimbing program doktoral di Universitas Padjajaran ini mencontohkan kebijakan terkait mudik.
BACA JUGA: Kabar Terbaru soal THR, PNS dan Honorer Sama-sama Senang, Alhamdulillah
Pemerintah awalnya membolehkan masyarakat untuk mudik.
Kebijakan itu kemudian dikoreksi menjadi dilarang mudik. Kemudian, pelonggaran berupa pembatasan perjalanan.
"Saya menganggap ini sebagai kebijakan yang tidak diskenariokan sejak awal dengan baik," ucapnya.
Menurut dosen di Universitas Indonesia ini, Presiden Joko Widodo seharusnya menegur para menteri koordinator yang membuat bingung para menteri.
"Ibarat manajer klub sepak bola, pelatih kebingungan, para striker linglung, penyerang sayap tidak tahu ke mana, serta barisan pertahanan kedodoran," ucap Ari.
Akibatnya, kata Ari kemudian, kiper selalu kebobolan.
Padahala di masa penanganan pendemi Virus Corona (COVID-19) seharusnya lini komunikasi internal pemerintahan diperkuat. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang