JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo berjanji memberikan sebagian saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dari tujuh persen yang telah dibeli pemerintah kepada pemerintah daerah di NTB. Dia menyebut angka 25 persen dari tujuh persen itu untuk pemda.
Janji tersebut disampaikan Menkeu usai melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Zulkifli Muhadli serta sejumlah anggota DPD RI, di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta Selasa (21/6).
Penjelasan ini disampiakan menyikapi spekulasi dan kisruh yang terjadi pasca pembelian jatah terakhir saham devestasi PT NNT oleh pemerintah pusat.
‘’Kami ingin menyampaikan yang tujuh persen harus diambil pemerintah pusat duluJadi tujuh persen itu masuk ke pemerintah pusat setelah itu selesai dilakukan pemerintah pusat kemudian akan menawarkan kepada pemerintah daerah untuk memiliki sebagian, misalnya 25 persen dari tujuh persen itu," terang Agus.
Dijelaskan, pemda harus menyusun konsorsium untuk dapat jatah saham tersebut
BACA JUGA: Penjualan Otomotif Kembali Melaju
" Ataukah satu kabupaten ataukah propinsi tapi harus ada kesepakatan siapa yang akan menerima penawaran tadi,’’ ujar Agus.Nantinya, tambah Agus, pihaknya akan mengutus Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menjelaskan pola dan teknis detail penawaran 25 persen saham itu
BACA JUGA: Ekspansif, Kalstar Aviation Buka Rute Baru
Apakah menggunakan skema konsorsium Multi Daerah Bersaing (MDB) seperti dulu atau pembelian terpisah oleh satu kabupaten atau propinsi saja.‘’Kalau nanti gubernur, bupati ketua DPRD di NTB siap menerima Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah akan datang untuk menjelaskan bagaimana bentuk tawaran ini,’’ tambahnya.
Seandainya pemerintah daerah sepakat untuk membeli 25 persen itu bagaimana mekanisme yang ditawarkan pemerintah pusat? Agus menjawab, pihaknya akan menawarkan pembayaran itu melalui pemotongan deviden
‘’Kita ingin wujudkan nanti ada sebagian yang bisa ditawarkan kepada pemerintah daerah dan akan dibayar melalui devidennya,’’ tambah Agus.
Pertemuan ini sendiri digagas sejumlah anggota DPD asal NTB untuk memberikan solusi dalam kasus ini
BACA JUGA: Obligasi Bank Permata Rp 1,75 Triliun
Karena itulah pertemuan itu dipimpin langsung oleh ketua DPD RI GKR Hemas dan dihadiri seluruh anggota DPD asal NTBSementara dari NTB hanya Bupati KSB Zulkifli Muhadli yang nampakSementara Gubernur NTB HM Zainul Majdi yang juga diundang berhalangan.(zul/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Pearl dan Total Pasok Gas ke Pupuk Kaltim
Redaktur : Tim Redaksi