Pemerintah Siapkan Klarifikasi Wikileaks

Sabtu, 04 Desember 2010 – 08:46 WIB

JAKARTA - Pemerintah tengah menyelidiki kebenaran informasi dalam situs Wikileaks yang memuat bocoran kabel diplomatik Amerika Serikat (AS) yang terkait dengan IndonesiaJika ada informasi tidak benar, pemerintah akan mengklarifikasi

BACA JUGA: WikiLeaks Tak Kacaukan Hubungan AS-Rusia

"Dalam waktu dekat kan perlu kita klarifikasi," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin


Tifatul mengatakan, informasi dalam Wikileaks bukan merupakan rahasia negara di Indonesia

BACA JUGA: Malaysia Kenalkan Bus Khusus Perempuan

Informasi itu  merupakan rahasia AS
Namun, karena terkait Indonesia, pemerintah memandang perlu untuk menelusuri dan mengklarifikasi

BACA JUGA: Salju Bekukan Benua Eropa



Menlu Marty Natalegawa mengatakan, pada hakikatnya, informasi di situs Wikileaks merupakan masalah AS"Yang pasti Kemenlu tidak akan memberikan komentar langsung terhadap bocornya dokumen-dokumennya itu," kata Marty.

Informasi di situs Wikileaks didapat dari assesment Kedubes AS di JakartaMarty mengatakan, dalam diplomasi, perwakilan setiap negara di luar negeri memang akan memberikan assesment untuk negara asalnya

"Perwakilan-perwakilan kita di luar negeri melakukan hal yang sama, mengumpulkan info, data, dan analisaItu semua kita lakukan sesuai aturan dan norma-norma diplomasi yang berlaku," kata Marty

Wikileaks memuat bocoran kabel diplomatik banyak negaraUntuk Indonesia, ada lebih dari 3 ribu informasi yang dimuatInformasi-informasi sensitif yang dimuat Wikileaks antara lain, masalah peralatan militer untuk KopassusSejak 1999, militer AS tidak boleh melatih tentara negara lain yang dianggap melanggar HAM, di antaranya adalah Kopassus di Indonesia.

Namun, Dephan AS masih melatih Kopassus yang disetujui oleh Kedutaan AS JakartaPasukan Baret Hijau AS melatih Kopassus dalam perang kota, teknik penembak sniper mutakhir, operasi penerjunan udara, pertempuran jarak dekat, dan operasi psikologis.

Informasi lain mengenai Timor TimurPemerintahan Bill Clinton menekan Pemerintah RI agar menerima kehadiran pasukan perdamaian internasional di Timor Timur usai jajak pendapat 1999 yang disusul kerusuhanPemerintahan Clinton menekan dengan ancaman penghentian bantuan ekonomi.

Ada pula laporan mengenai Pemilu 2004Di situ, SBY disebut the thinking generalAssesment juga memuat resistensi AS bila Wiranto menjadi presiden RISebab, hubungan dengan AS akan sangat rumit karena Kongres AS menaruh perhatian pada isu HAM Timor TimurPada Februari 2003, Penuntut PBB memang mendakwa Wiranto atas pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999 dan perintah penahanan telah dikeluarkan interpol, yang berarti dia bisa ditahan bila meninggalkan Indonesia(sof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Serdadu Korut Serukan Damai


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler