jpnn.com, JAKARTA - Para inisiator lama Prakerja.org kembali menyoroti polemik program pemerintah Kartu Prakerja yang dianggap hanya pemborosan anggara negara.
Prakerja.org dalam hal ini sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPK beberapa waktu lalu, terkait temuan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program pelatihan online Kartu Prakerja.
BACA JUGA: Begini Penjelasan Ketua KPK soal Kerugian Negara di Kartu Prakerja
Inisiator Prakerja.org Andri. W Kusuma mengatakan sangat berharap KPK menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.
"Menurut kami KPK sudah saatnya tidak sekedar memberikan rekomendasi atau imbauan, melainkan harus segera ditingkatkan pada tahap penyelidikan bahkan penyidikan, mengingat program tersebut sudah berjalan dan sudah ada dana negara yang dikeluarkan," kata Andri.
BACA JUGA: KPK Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Program Prakerja
Dia menegaskan Prakerja.org tetap konsisten dengan seruan awal yang meminta pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat bansos Prakerja.
Selain itu, sambungnya, pemerintah seharusnya mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: GNPF Cari yang Mengaku Aku Pancasila, Ancaman Ganjar, Bendera PDIP Dibakar
"Meminta KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar, khususnya pihak penyedia platform pelatihan online. Kami Turut serta mengawal kasus ini hingga asas keadilan dapat ditegakan dengan sebenar- benarnya," sambungnya.
Sementara itu, Largo Andrianto, inisiator Prakerja.org mengatakan sebaiknya semua bergabung bersama-sama untuk menciptakan dan/atau mendukung sarana pelatihan online gratis guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 untuk memperbesar kesempatan mendapatkan penghasilan dan keluar dari bencana ekonomi.
Menurutnya, anggaran Rp5,6 triliun sangat berlebihan bila hanya digunakan untuk penyediaan konten pelatihan online yang sebenarnya bisa didapat gratis oleh masyarakat.
Bahkan, kata dia, anggaran tersebut bahkan cukup untuk mengakuisisi hingga 1.000 perusahaan startup konten.
Anggaran ini harusnya dapat dipangkas besar-besaran. Sebenarnya pemerintah hanya butuh Rp50 miliar untuk membeli ratusan konten pelatihan online yang tepatsasaran, dengan hak guna secara bebas dan penuh (unlimited). Uang Rp 50 miliar itu aja udah mewah lho," sambung Largo.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat Indonesia bisa mengakses konten pelatihan online secara gratis untuk dimanfaatkan kapanpun dan oleh siapapun.
Dia mengatakan Prakerja.org dibangun salah satunya untuk memberikan contoh bahwa kehadiran teknologi dan ekonomi digital seharusnya dipergunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara murah, bahkan gratis.
"Kami berharap pemerintah, dengan segala otoritas dan ketersediaan anggarannya, dapat melakukan hal yang sama bahkan jauh lebih baik daripada yang telah kami lakukan. Bahkan teman-teman banyak yang menawarkan untuk berbagi ilmu secara gratis untuk masyarakat lewat Prakerja.org. Dengan dukungan dan partisipasi yang begitu besar dari masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Prakerja.org, kami akan melanjutkan inisiatif kami ini, dengan terus memperkaya dan meningkatkan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan," pungkasnya. (flo/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Natalia