Pemerintah Talangi Korban Lapindo Rp 82 M

JAKARTA – Pemerintah telah menganggarkan dana talangan Rp 82 miliar dari APBN 2009 untuk warga korban lumpur di luar peta terdampakDana antisipasi itu ditujukan bagi warga Kelurahan Siring (barat), Kelurahan Jatirejo (barat), Desa Mindi, dan Desa Besuki (timur)

BACA JUGA: Wapres : Percepat Program Air Bersih

Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Djoko Kirmanto mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemantau Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR kemarin malamEmpat desa tersebut diputuskan untuk tidak terlebih dahulu dimasukkan ke peta terdampak karena beban anggaran yang ada saat ini sudah sangat berat.

’’Pemerintah sangat berhati-hati dalam memasukkan wilayah-wilayah itu,’’ ujar Djoko di gedung DPR, Rabu (17/12)

BACA JUGA: Teroris Serbu BEI

Sebab, untuk memasukkan sebuah wilayah ke peta terdampak juga harus mengubah terlebih dahulu surat keputusan presidenMenteri PU itu juga mengungkapkan, anggaran Rp 82 miliar yang akan diambilkan dari APBN 2009 tersebut belum disetujui menteri keuangan

BACA JUGA: Penemu Satelit Palapa Meninggal Dunia

’’Masih tanda bintang,’’ ujarnya.

Keputusan untuk menyiapkan dana talangan itu sebenarnya merupakan hasil rekomendasi DPR pada rapat 11 September 2008Kesulitan pemerintah untuk mengabulkan tuntutan masyarakat empat desa selama ini berusaha dicari jalan tengah dengan menyiapkan jaminan dana darurat tersebut’’Kami sebenarnya sangat kecewa dengan pemerintah,’’ ujar anggota TP2LS AAzwar Anas setelah rapatDia menganggap, dimasukkannya dana talangan tersebut ke APBN 2009 menunjukkan pemerintah tak serius menangani korban semburan lumpur

Seharusnya, menurut dia, anggaran dana tersebut bisa dimasukkan ke APBN 2008’’Mengalokasikan suntikan dana untuk Century Bank saja pemerintah bisa melakukan dengan enteng, mengapa yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti ini kok sulit sekali,’’ kritik politikus asal PKB itu.  Selain pemerintah dan DPR, rapat tersebut dihadiri perwakilan PT Lapindo, pemerintah daerah, dan BPLS(dyn/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pusat Janji, KEK Tak Dimonopoli