jpnn.com, CILACAP - Pemerintah telah menerbitkan sebanyak 778.652 sertifikat untuk tanah timbul di Jawa Tengah, selama 2023.
Penertiban sertifikat itu dilakukan melalui program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.
BACA JUGA: Songsong Tahun 2024, Pemprov Jateng Bergotong Royong Atasi Kemiskinan
Untuk program PTSL telah diterbitkan 775.572 sertifikat. Adapun untuk program redistribusi tanah sebanyak 3.080 sertifikat.
Di antara 3.080 sertifikat itu, terdapat 997 bidang tanah milik 878 warga hasil dari redistribusi tanah untuk tanah timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Totalnya seluas 86,14 hektare.
BACA JUGA: Pemprov Jateng dan Ombudsman RI Bersinergi Memperkuat Inovasi Pelayanan Publik
“Redistribusi yanah ini suatu kebijakan yang strategis untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah bagi petani yang menggantungkan hidupnya di lahan pertanian," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di sela mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah di Lapangan Pertamina RU IV, Kabupaten Cilacap, Selasa (2/2).
Nana berharap, di tahun-tahun berikutnya seluruh bidang tanah di Jawa Tengah sudah terdaftar, sehingga seluruh masyarakat Jawa Tengah dapat memiliki hak atas tanah yang kuat berupa sertifikat.
BACA JUGA: Top, 26 OPD dan 7 RSUD Milik Pemprov Jateng Meraih Predikat Badan Publik Informatif
Pemprov Jateng akan mendukung program sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Kerja sama dan kolaborasi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah terus dilakukan.
Langkah yang diupayakan adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan mempersuasi agar masyarakat mau mengurus sertipikasi tanah miliknya.
"Kepemilikan sertifikat tanah ini banyak manfaatnya. Di antaranya untuk mendukung kemajuan sektor ekonomi. Sertifikat ini bisa mendorong pengembangan dan daya saing usaha ekonomi produktif masyarakat. Ketika usaha masyarakat berdaya saing maka akan mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan," jelas Nana.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pada Selasa, 2 Januarti 2024 telah diserahkan sertifikat tanah kepada 2.000 penerima di Kabupaten Cilacap dan Banyumas.
Dari jumlah itu, terdiri atas 1.122 penerima sertifikat hasil PTSL di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 penerima sertifikat tanah hasil redistribusi tanah untuk tanah timbul. Redistribusi tanah untuk tanah timbul itu merupakan yang pertama di Indonesia.
"Semuanya ini hasil PTSL dan redistribusi tanah. sertifikat ini tanda dan bukti hak atas tanah yang kita miliki. Dahulu banyak yang bersengketa dan konflik tanah penyebabnya belum punya sertifikat tanah. Sampai akhir tahun kemarin sudah ada 101 juta sertifikat yang diberikan kepada masyarakat," katanya. (jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh