"Pemerintah siap saja menerima pelimpahan BPUI dan Askrindo dari BI
BACA JUGA: Sri Mulyani Bela Diri Soal Bank Century
Nantinya akan ada konsekuensi dari hibah tersebut, di antaranya rapat umum pemegang saham luar biasa, serta penyusunan rancangan PP tentang perubahan struktur permodalan," kata Meneg BUMN Mustafa Abubakar, dalam rapat kerja dengan Pjs Gubernur BI, Menkeu dan Komisi XI DPR RI, Rabu (25/11).Hal yang sama diungkapkan Menkeu Sri Mulyani
BACA JUGA: Esia Gandeng Perusahaan Rekaman
Hanya saja katanya, masih ada masalah di BPUI terkait hutang Rp 1,2 triliun pada pemerintah"Hutang BPUI ini sudah sangat lama, sehingga hutang bunga dan dendanya hampir Rp 1 triliun,” ujar Menkeu.
Nantinya dengan pelaksanaan hibah, hutang pokok BPUI itu, menurut Menkeu akan dikonversi menjadi dana penyertaan modal
BACA JUGA: Pertamina Sulit Tetapkan Harga LPG
Sedangkan dana yang Rp 950 miliar akan direstrukturisasi, sehingga hutangnya bisa dicicil selama 20 tahun"Dengan hibah ini, saham pemerintah terhadap BPUI menjadi 93,8 persen dan BI 6,62 persen," ucapnya.Sedangkan untuk Askrindo, lanjut Sri Mulyani, dengan adanya penyertaan modal pemerintah Rp 250 miliar dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM, maka saham BI semakin terdilusi"Berbeda dengan BPUI, kepemilikan saham pemerintah terhadap Askrindo sebelum hibah sudah 82 persenDengan pemberian Rp 250 miliar untuk penyertaan modal, saham pemerintah semakin besar," pungkasnya(esy/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BSN Minta Sektor Migas Tingkatkan SNI
Redaktur : Tim Redaksi