jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memiliki program akses pembiayaan bagi usaha produktif, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat mendorong komitmen pemerintahan baru yang memprioritaskan beberapa sektor.
Antara lain ketahanan pangan, makan bergizi gratis, perumahan, hilirisasi dan industrilisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), dan swasembada energi.
BACA JUGA: MSPP: Kementan Dorong Petani Muda Memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat
Selama hampir 10 tahun berjalan, KUR terus bertransformasi sesuai kebutuhan sektor–sektor produktif dan menjadi program yang sahabat bagi petani, peternak, nelayan dan pengusaha produktif lainnya dalam meningkatkan kapasitas usaha di berbagai tantangan yang dihadapi.
“Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, secara historis sekitar 30 persen dari KUR yang disalurkan itu mostly ke sektor pertanian. Dalam konteks peningkatan produksi dan infrastruktur tanah, ini bisa digunakan juga fitur-fitur reguler yang ada di KUR,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan dalam keterangannya, Kamis (14/11).
BACA JUGA: Debitur Kredit Usaha Rakyat BRI Kini Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Deputi Ferry menyampaikan hal tersebut dalam acara KUR Meets The Press yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (13/11).
Kemenko Perekonomian mencatat Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebanyak Rp 246,58 triliun yang diberikan kepada 4,27 juta debitur per 31 Oktober 2024.
BACA JUGA: Kabar Baik dari BI, UMKM Bakal Makin Mudah Ajukan Kredit Usaha
Realisasi KUR tersebut mencapai 88,06 persen dari target penyaluran KUR 2024 sebesar Rp 280 triliun.
Sementara itu, sejak 2015 hingga 31 Oktober 2024, KUR sebesar Rp 1.827,2 triliun telah disalurkan kepada 47,9 juta debitur dengan realisasi subsidi bunga KUR yang diberikan pemerintah sebesar Rp 172,2 triliun.
Deputi Ferry juga menyampaikan kontribusi pemerintah, berupa subsidi bunga terbukti memiliki daya pengungkit yang cukup besar hingga 10,6 kali.
Artinya, setiap Rp 1 subsidi pemerintah dapat memberikan leverage 10,6 kali dalam bentuk penyaluran KUR ke masyarakat.
Selain itu, tingkat non-performing loan (NPL) KUR juga dapat dijaga pada level 2,19 persen atau lebih rendah dibandingkan tingkat NPL kredit UMKM, yaitu sebesar 4,06 persen.
Kegiatan KUR Meets The Press tersebut digelar sebagai ajang konsolidasi nasional seluruh stakeholders KUR, termasuk para awak media yang selama ini turut menyampaikan informasi terkait kebijakan KUR kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut juga digelar sesi mini talkshow dengan narasumber Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Edy Prasetya, dan Direktur Bisnis Mikro BRI Supari.
Memperhatikan kemudahan aksesnya, KUR juga menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan kredit UMKM nasional.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia periode Agustus 2024, KUR berkontribusi sebesar 33,2 persen terhadap kredit UMKM dan sebesar 6,5 persen terhadap kredit perbankan nasional.
Kehadiran KUR sebagai program kredit bersuku bunga rendah juga terbukti telah mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro.
Pada 2023, proporsi penyaluran KUR terhadap PDB Nominal sebesar 1,24 persen.
Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru.
Menurut hasil riset BRIN, setiap 1 debitur KUR dapat menyerap 3 tenaga kerja baru, sehingga total tenaga kerja yang berhasil terserap dari penerima KUR selama 2023 adalah sebanyak 9,3 juta tenaga kerja.
“Betapa fleksibelnya KUR masuk ke dalam hampir seluruh kebijakan yang ada di dalam Pemerintah. Jadi, setiap kebijakan Pemerintah, utamanya terkait dengan UMKM, itu pasti bisa dimasuki oleh KUR,” kata Asdep Gede.
Keberhasilan program KUR tak lepas dari sinergi yang solid antara pemerintah dengan berbagai stakeholder, yakni kementerian atau lembaga yang terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah (pemda), para perusahaan penjamin pembiayaan, dan para penyalur dari perbankan.
Diharapkan penyalur KUR dapat terus memastikan penyaluran KUR dilakukan berkualitas dengan NPL terjaga di bawah 5 persen, serta optimalisasi akses KUR ke sektor–sektor produktif khususnya yang mendukung ketahanan pangan.
Di sisi lain, dukungan penjamin KUR dalam ekosistem KUR juga sangatlah penting.
Pemerintah mendorong penjamin KUR untuk terus melaksanakan penjaminan KUR sesuai dengan ketentuan dengan terus meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko melalui pelaksanaan penjaminan KUR yang sesuai dengan good governance.
“Kami sebagai bagian dari ekosistem KUR, sebagai penyalur, rasanya bangga dalam satu dekade KUR ini impact-nya sungguh luar biasa terhadap para pelaku UMKM dan juga perekonomian negara ini," kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari
Supari meyakini KUR ke depan akan memberikan impact yang semakin positif kepada ekosistem UMKM dan akan semakin memiliki kontribusi yang lebih besar pada perekonomian negeri ini.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam, perwakilan Kementerian UKM, BPKP, para perwakilan direksi perusahaan penyalur dan penjamin KUR. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi