jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sangat serius meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Karena itu, isu tersebut dikemukakan dalam agenda G20.
Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia mengatakan, pada masa Presidensi G20 di bidang ketenagakerjaan, pemerintah mengusung salah satu isu prioritas, yakni pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.
BACA JUGA: Kemnaker Siap Kampanyekan Dunia Kerja Inklusif di G20 Indonesia 2022
''Ini terobosan yang baik sekali. Indonesia membuktikan bahwa no one left behind. Tidak ada satu pun yang boleh tertinggal dalam setiap program pemerintah, swasta, dan seluruh sektor," katanya saat menghadiri kampanye G20 bertema Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas di Jakarta pada Rabu (26/1).
Melalui isu tersebut, Indonesia mendorong perhatian negara-negara G20 merumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas.
BACA JUGA: Agenda G20 Pindah ke Jakarta, Pemprov DKI Antisipasi 2 Masalah Ini
Jadi, mereka bisa berpartisipasi dalam pasar kerja untuk menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi.
"Kerja sama internasional di G20 saat ini adalah momentum kami untuk berbenah. Artinya, momentum Presidensi G20 adalah framework untuk saling mem-benchmark antara Indonesia dan negara-negara G20, dapat saling belajar, serta memperbanyak experince, sehingga dapat membentuk ekosistem yang tepat sesuai kebutuhan disabilitas," ujarnya.
BACA JUGA: Kemnaker Siap Sukseskan Presidensi G20 Indonesia
Menurut dia, yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif adalah sisi hulu.
Yaitu, peningkatan akses keterampilan bagi penyandang disabilitas. Akses keterampilan tersebut selain disesuaikan antara supply and deman tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan keragaman setiap penyandang disabilitas.
"Karena penyandang disabilitas dengan ragam penyandang disabilitasnya memiliki kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu, mudah-mudahan target 1 persen untuk swasta, 2 persen untuk BUMN dan pemerintah dapat segera terwujud," ujar Angkie. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi