jpnn.com - BANDUNG - Proses pemilihan ketua DPC Hanura Kota Bandung periode 2016-2021 diduga dikotori praktek politik uang. Tudingan itu disuarakan oleh Forum Pengurus Anak Cabang Partai Hanura Kota Bandung yang mendesak DPP menyelidiki proses pemilihan.
Perwakilan PAC Kota Bandung Encep Dede Saefulloh mengatakan, berdasarkan hasil temuan pihaknya, proses penetapan Endun Hamdun sebagai ketua DPC penuh kejanggalan.
BACA JUGA: Golkar Rayakan Ultah, Tegaskan Tekad Kembali ke Khitah
"Ketentuan DPD yang mensyaratkan setiap calon menyiapkan uang sebesar Rp 300 juta menjadi salah satunya," ujar Encep, Kamis (20/10).
Dana tersebut, dikatakan Encep, digunakan untuk pengembangan kepengurusan PAC. Kota Bandung memiliki 30 kecamatan, dalam artian tiap PAC mendapat Rp 10 juta untuk dana pembinaan.
BACA JUGA: Jelang Penetapan Paslon, Pengamanan Diperketat
"Syarat itu hasil dari Rakorda Hanura. Padahal, sejak 2006 saat saya mengikuti musyawarah pemilihan pimpinan untuk mekanisme keputusan partai selalu mengacu pada AD/ART," tutup dia.
Sementara itu, Ketua Forum PAC Kota Bandung Nandi S berpandangan, berbagai syarat yang ditetapkan DPD dalam proses pemilihan Ketua DPC, sudah menyalahi AD/ART.
BACA JUGA: Pendukung PKPI Haris Balik Badan, Hendropriyono Panen Dukungan
Dirinya mengungkap, baru pada periode sekarang, calon diwajibkan menyiapkan uang Rp 300 juta, menyediakan kantor sekretariat yang representatif, sekaligus menyiapkan mobil operasional.
"Padahal, pada pemilihan ketua DPC sebelumnya, tidak," sahutnya.
Nandi juga menyebut ada sesuatu yang janggal dalam mekanisme pemilihan. Pasalnya, pengembalian deposit kedua kandidat yang kalah dalam pemilihan menjadi tanggung jawab ketua terpilih. Padahal, hal itu menjadi kewajiban DPD.
"Dana yang dikeluarkan dua calon yang kalah dalam pemilihan Ketua DPC, seperti Jhonson Panjaitan itu sebesar Rp 465 juta dan Ade Fahruroji sebesar Rp 150 juta, kini harus diganti oleh ketua terpilih (Endun Hamdun)," urainya.
Seharusnya, agar dapat menduduki kursi pimpinan partai di tingkat kota tersebut, harus berasal dari dukungan PAC, bukan melalui prosedur pembayaran. Oleh karena itu, pengurus PAC Kota Bandung telah melapor permasalahan tersebut ke pimpinan pusat.
"Kami lihat musyawarah cabang pemilihan Ketua DPC itu berbau politik uang, menyimpang dari AD/ART, sehingga penetapan ketua terpilih harus dibatalkan," tegasnya.
Dirinya juga mencium keanehan lain saat Musyawarah Cabang II, 20 Agustus, yang tiba-tiba menetapkan Endun Hamdun tanpa alasan yang jelas
"Banyak konspirasi, intervensi, dan campur tangan sejumlah elite politik dari DPD Jabar terhadap segala urusan di DPC Hanura Kota Bandung, termasuk saat proses pemilihan pimpinan. Karena itu, kami dorong DPP untuk menyelidikinya," pungkas Nandi. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mau Gubernur DKI Ideal? Ini Kriterianya
Redaktur : Tim Redaksi