jpnn.com - JAKARTA - Posisi AM Hendropriyono dalam sengketa kepengurusan internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) semakin di atas angin. Kini, kubu pesaingnya telah berbalik mendukungnya.
Ada 21 dewan pengurus provinsi (DPP) PKPI kubu Haris Sudarno yang balik badan. Mereka mencabut mandat dari Haris, untuk selanjutnya menyerahkannya ke Hendropriyono.
BACA JUGA: Mau Gubernur DKI Ideal? Ini Kriterianya
PKPI memang terbagi dalam dua kubu. PKPI pimpinan Haris Suharno atau yang juga dikenal dengan Kubu Cut Meutia merupakan hasil kongres luar biasa (KLB) di Hotel Grand Cempaka pada akhir Agustus silam. KLB itu mengantar Haris sebagai ketua umum dan Samuel Samson sebagai sekretaris jenderalnya.
Sedangkan di kubu lain ada PKPI pimpinan Hendropriyono. PKPI kubu Hendro merupakan hasil kongres di Hotel Millenium juga pada penghujung Agustus lalu.
BACA JUGA: Politikus Senior Golkar Lompat ke NasDem, Ini Pemicunya
Namun, para pengurus DPP PKPI kubu Haris justru berbalik mendukung Hendropriyono untuk memimpin partai yang didirikan Try Sutrisno dan mendiang Edi Sudrajat itu. Sedangkan 21 pengurus DPP PKPI yang mencabut mandat dari Haris dan menyerahkannya ke Hendro adalah Jawa Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Papua, Sulawesi Barat, Maluku Utara, NTB, Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kaltim, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Jawa Tengah.
Dalam surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris 21 pengurus DPP PKPI itu, Hendropriyono diminta untuk menyatukan seluruh elemen yang ada di partai berlambang Garuda Merah Putih tersebut. "Kami meminta Pak AM Hendropriyono untuk menyatukan seluruh element partai, agar bisa islah, bisa ikut pemilu, berjuang untuk rakyat," kata Ketua DPP PKPI Provinsi Sulawesi Utara, Ronald H Pauner, dalam keterangannya Kamis (20/10) malam.
BACA JUGA: Tim Pemenangan Paslon Ini Serahkan Keabsahan Ijazah Jagoannya
Ronald juga meyakini Haris Sudarno akan legowo dengan pencabutan mandat itu. Alasannya, kata Ronald menambahkan, Haris sudah pernah menyatakan tidak akan ngotot menjadi ketua umum PKPI.
Jika kepengurusan Haris memang tidak didukung kepengurusan di tingkat provinsi, maka pensiunan mayor jenderal itu pun akan legowo. “Nah, kini sebagian besar DPP sudah tidak lagi memberikan mandat, tentu beliau akan menerima," tegas Ronald.
Ketua DPP PKPI Jawa Barat Bambang Setiadi mengatakan bahwa dengan dicabutnya mandat oleh 21 DPP PKPI dari seluruh Indonesia, maka Haris dan Samuel tidak bisa lagi menyatakan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal PKPI. Sebab, keduanya sudah tidak punya legalitas lagi.
"Jumlah 21 DPP itu sudah dua pertiga dari DPP seluruh Indonesia. Sehingga Haris Sudarno dan Samuel Samson tidak lagi memiliki legitimasi sebagai pemimpin dua pertiga pengurus DPP yang mengangkat mereka dalam KLB di Grand Cempaka telah mencabut mandat," kata Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, kemungkinan jumlah 21 DPP tersebut akan bertambah. Sebab, beberapa pengurus masih menunggu rapat di daerahnya dan menyampaikan surat serupa ke Jakarta.
"Ada beberapa pengurus lain masih dalam bentuk komunikasi via WhatsApp, jadi belum dalam bentuk surat resmi. Ini belum kami masukkan," tambahnya.
Bambang menyebut pencabutan mandat dari kepengurusan Haris-Samuel sekaligus dilanjurkan penyerahan dukungan ke Hendro. Rencananya, deklarasi dukungan untuk Hendro akan digelar dalam waktu dekat ini.
"Kami mengajak teman-teman yang lain bergabung, agar PKPI tidak lagi ada perpecahan. Dan segera bekerja untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pemilu mendatang," pungkasnya.(ysa/rmo/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LIPI: Jangan Mau Dibodohi dengan Kontrak Politik
Redaktur : Tim Redaksi