jpnn.com, JAKARTA - Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyoroti kosongnya jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Anton menilai dengan berlarut-larutnya pemilihan sosok Pangkostrad yang baru akan berpotensi memunculkan spekulasi politisasi jabatan militer.
"Hal ini mengingat jabatan Panglima Kostrad juga merupakan salah satu track untuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat," kata Anton di Jakarta, Senin (27/12).
Hingga kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menetapkan siapa yang akan mengisi jabatan Pangkostrad yang baru.
BACA JUGA: Posisi Pangkostrad Kosong Lebih dari Sebulan, Begini Respons Bang Bobby
Sejak dilantik sebagai KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman masih tetap merangkap jabatan strategis Pangkostrad.
Anton mengatakan bahwa rangkap jabatan strategis di lingkungan TNI sebenarnya bukan hal baru.
BACA JUGA: Letjen TNI (Purn) Harto Merasa Menjadi Pangkostrad Merupakan yang Paling Berkesan
Peristiwa rangkap jabatan strategis juga pernah dilakukan Jenderal Purn Budiman saat menjabat KSAD pada 2014 lalu.
Saat itu, Budiman juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan yang berlangsung selama delapan bulan.
Namun demikian, Anton mengatakan bahwa rangkap jabatan tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama.
“Sebab, hal ini akan menggangu jalannya organisasi dan regenerasi di tubuh TNI AD,” kata dia.
Kostrad sendiri memiliki dua peran, yakni sebagai Komando Utama Pembinaan (Kotama Bin) yang berada di bawah KSAD, dan Komando Utama Operasional (Kotama Ops) Kostrad yang langsung di bawah Panglima TNI.
Dalam konteks Kotama pembinaan, Kostrad memiliki tugas pokok untuk membina kesiapan operasional jajarannya.
Dalam memainkan peran sebagai Kotama Ops, Kostrad menyelenggarakan tugas operasi militer perang dan selain perang berdasarkan kebijaksanaan Panglima TNI.
Anton menjelaskan adanya figur baru yang memimpin Kostrad, tentu saja akan memengaruhi jalannya regenerasi di tubuh TNI AD.
Berdasar catatan yang ada, sosok pejabat pengganti Pangkostrad, mayoritas merupakan lulusan Akademi Militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu, yakni 57,9 persen.
Selain itu, pejabat pengganti yang merupakan lulusan Akmil lebih senior dari pendahulu mencapai 31,6 persen.
Pejabat pengganti merupakan teman seangkatan Akmil mencapai 10,5 persen.
Mengingat besarnya jumlah pasukan yang berada di bawah Kostrad, tentunya keberadaan seorang Pangkostrad yang definitif menjadi krusial.
Di tengah maraknya dinamika ancaman, baik internal maupun eksternal, sosok perwira tinggi TNI AD yang fokus untuk memimpin satuan strategis ini dibutuhkan.
Dengan kata lain, sudah semestinya jabatan Pangkostrad tidak dijabat secara rangkap.
Dengan berlarut-larutnya pemilihan sosok Panglima Kostrad yang baru akan berpotensi untuk memunculkan spekulasi politisasi jabatan militer.
Oleh karena itu, rekam jejak penugasan militer akan menjadi salah satu indikator penting untuk meredam spekulasi politisasi jabatan militer.
"Tentu saja Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi sudah aware dengan hal tersebut," pungkas Anton Aliabbas. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy