jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin menilai, sikap sejumlah anggota DPR yang berpandangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai verifikasi faktual partai politik tidak berlaku untuk Pemilu 2019, merupakan pandangan yang keliru.
Karena itu, Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini menyarankan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tunduk pada pandangan tersebut.
BACA JUGA: Menjalankan Putusan MK, Baidowi: KPU Tak Boleh Menabrak UU
"Kalau KPU mengikuti pandangan itu , kemudian tidak melakukan verifikasi faktual terhadap 12 parpol peserta Pemilu 2014 (untuk menjadi peserta Pemilu 2019,red), maka artinya KPU melakukan pembangkangan hukum terhadap putusan MK," ujar Said di Jakarta, Selasa (16/1).
Implikasinya, kata Said, Pemilu 2019 bakal cacat hukum jika ke-12 parpol tetap menjadi peserta pemilu tanpa melalui verifikasi faktual. Baik terkait proses maupun segala hasil yang diperoleh nantinya.
BACA JUGA: Presidential Threshold Bukan untuk Munculkan Capres Tunggal
"Bagaimana mungkin verifikasi faktual dikatakan berlaku untuk pemilu berikutnya, sedangkan Pasal 47 UU MK menyatakan putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang," tutur Said.
Artinya, terhitung sejak 11 Januari lalu KPU, kata Said, sudah terikat oleh putusan tersebut. Karena itu wajib melaksanakan verifikasi faktual terhadap 12 parpol peserta Pemilu 2014.
BACA JUGA: Gerindra Anggap MK Kehilangan Rasionalitas
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Amirul Tamim mengusulkan putusan MK soal verifikasi faktual tidak diterapkan pada Pemilu 2019.
Pandangan senada juga dikemukakan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat.
Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi MK tidak berlaku surut. Putusan tidak bisa diterapkan pada Pemilu 2019 sebab keluar setelah KPU melaksanakan tahap verifikasi terhadap partai-partai baru. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Putusan MK Tidak Rasional
Redaktur & Reporter : Ken Girsang