jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKB di DPR RI menolak skenario pencoblosan Pemilu 2024 pada 15 Mei sebagaimana usulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain Pilkada serentak 2024, PKB juga mempertimbangkan pentingnya menghindarkan tahapan-tahapan pemilu dari momentum yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan residu kontraproduktif lainnya.
BACA JUGA: PKB Tak Ingin Pemerintahan Jokowi berakhir dengan Drama Kegagalan
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim, jika pencoblosan Pemilu 2024 pada 15 Mei, maka puncak kampanye politik akan bersamaan dengan umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh.
"Bulan Ramadan 2024 akan dimulai sekitar tanggal 9 Maret 2024 dan Idul Fitri sekitar 9-10 April 2024," kata Luqman dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (10/10).
BACA JUGA: 123.523 PNS Pusat Siap-Siap Saja Dipindah ke Ibu Kota Negara BaruÂ
Luqman mengingatkan puncak kampanye Pemilu di dalam bulan Ramadan tentu tidak elok dan berpotensi mengganggu ibadah umat Islam.
"Ingat, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Sila Pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa," ucap wakil sekjen DPP PKB itu.
BACA JUGA: Irjen Panca Putra: Terima Kasih Masyarakat Kota Pematang Siantar
Oleh karena itu, Luqman PKB merasa perlu mengingatkan pemerintah mengenai sensitivitas publik, terutama umat Islam bila masa kampanye Pemilu bersamaan dengan Ramadan ini.
"Jangan sampai nanti pemerintah dituduh dengan sengaja menistakan Islam akibat memaksakan pencoblosan Pemilu 15 Mei 2024, yang berakibat puncak kampanye berada di dalam bulan Ramadan,' tutur Luqman.
Selain itu, kampanye Pemilu 2024 saat Ramadan juga berpotensi meningkatkan eskalasi politik identitas dan manuver politik bernuansa SARA.
"PKB tidak ingin keutuhan NKRI terancam akibat pemilu 2024. Inilah di antara pertimbangan PKB kenapa pencoblosan Pemilu 21 Februari jauh lebih ideal dan rasional," tandas Luqman Hakim. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam