jpnn.com - Menjelang hajatan poltik besar pemilu 2024, saat ini sudah banyak yang mengangkat kembali tema pentingnya peningkatan kegiatan literasi masyarakat.
Hal tersebut dirasa perlu, lantaran pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya masyarakat kita mudah terbawa isu-isu hoaks yang tidak jelas dan tidak penting. Bahkan parahnya menjurus pada politik pecah belah yang dampak destruktifnya berkepanjangan secara sosial dan politik.
BACA JUGA: Kemendagri Pastikan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024
Rilis survei yang dikeluarkan Kemenkominfo pada 1 Februari 2023, menunjukkan adanya peningkatan Indeks Literasi Digital Nasional 2022 yang naik menjadi 0,05 poin (dalam skala 5).
Survei yang melibatkan 10.000 responden pengguna internet berusia 13-70 tahun, di 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi itu, pada tahun 2020 indeksnya 3,46 poin, pada tahun 2021 3,49, dan terus meningkat indeksnya di tahun 2022 menjadi 3,54 poin.
BACA JUGA: Elite Golkar dan PKS Berkomitmen Mengawal Pemilu 2024 Tepat Waktu
Walau kenaikan tersebut belum sangat signifikan, jika dihadapkan dengan realitas pengguna media sosial yang dinilai sudah sangat barbar dan membabi buta. Namun demikian patut diperhatikan secara positif, setidaknya ada kemajuan meski berjalan sedikit demi sedikit.
Dalam sebulan belakangan ini, penulis kerap kali bolak-balik antara Jakarta Selatan dan Ciputat atau Pamulang, Banten, Bekasi, Bogor dan sekitarnya.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Guspardi Merespons Penundaan Pemilu 2024
Penulis bertemu dengan aktivis muda lulusan Sarjana Pendidikan dan Sastra UIN Jakarta, yang juga Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat.
Kemudian penulis mulai berbaur dengan komunitas aktivis-aktivis di sana. Berdiskusi rutin hingga larut malam.
Karena sering berdiskusi soal politik dan pemilu 2024, bersama aktivis-aktivis di sana hingga larut malam dengan suasana keakraban, munculah ide dan gagasan pentingnya menyuntik pergerakan aktivis dengan penguatan literasi menjelang pemilu 2024.
Sebab merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau grassroots (akar rumput).
Di suatu diskusi malam, di tepi Danau Pamulang, bersama belasan aktivis, kami pun memulai diskusi soal arah Pemilu 2024 ini.
Penulis mengutarakan bahwa di Pemilu 2024 ini meski bukan hal yang baru namun harus memulai dengan serius mengubah paradigma pemilu yang sarat transaksional, ke arah kontestasi konsepsional.
Kita tidak perlu anti-uang yang bertebaran di setiap hajatan pemilu. Toh tidak munafik kita juga butuh hal itu, setidaknya untuk membiayai pergerakan. Harus membagi fungsi masing-masing, ada yang mengurus transaksional, selama itu legal sah-sah saja, dengan menjadi tim sukses caleg, capres atau lainnya, akan tetapi harus ada juga sisi idealisme atau “jalan suci”nya dengan mencerdaskan rakyat sebisa mungkin dan semampunya di Pemilu 2024 ini.
Hal itu bisa direalisasikan dengan membuka kelas menulis untuk pemilu bagi aktivis-aktivis mahasiswa, minimal berjalan dua minggu sekali.
Aktivis mahasiswa harus memiliki idealisme tersendiri dalam memproduksi isu dan kontra isu dalam pemilu. Dari kelas-kelas kecil itu diharapkan lahir penulis-penulis yang akan menularkan ke sesama aktivis lainnya di jejaring masing-masing hingga ke masyarakat.
Gerakan literasi membutuhkan pergerakan dari orang-orang pergerakan. Dan, walau masih jauh dari sempurna, juga kita bukan para pakar dan pasti banyak cibiran dan kecurigaan politik nantinya, akan tetapi setidaknya ikut meramaikan, menyumbang ide dan gagasan di pemilu 2024 dan bentuk partisipasi politik yang positif, serta memiliki niatan tulus untuk merubah keadaan agar kontestasi demokrasi lebih baik dan berkualitas.
Politik digital khususnya dalam politik kepemiluan, akan menjadi politik masa depan. Politik konvensional yang mengandalkan mobilisasi massa akan tertinggal jauh oleh mobilisasi isu di media sosial.
Ruang-ruang publik tempat isu diproduksi saat ini berpindah ke media sosial atau internet. Berdasarkan laporan survei yang dikeluarkan We Are Social jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia berjumlah 191 juta orang pada Januari 2022, yang sebelumnya berjumlah 170 juta orang, meningkat sebesar 12,35 persen.
Artinya dapat disimpulkan hampir separuh lebih penduduk Indonesia adalah pengguna aktif media sosial.
Oleh karena itu dapat dikatakan besar kemungkinan kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan politik yang menguasai dan mendominasi isu-isu publik dalam kontestasi demokrasi di media sosial sudah mengantongi setengah kemenangan.
Politik digital pada penggunaan media sosial bak pisau bermata dua, disatu sisi dapat berdampak buruk, di sisi lain berdampak positif membentuk budaya politik baru yang dapat mendukung keseimbangan bagi demokrasi.
Menurut Roy C Macridis dan Bernard E. Brown dalam buku Political Explore yang dikutip (Efriza:2012), budaya politik yang diwarnai oleh kerja sama atas dasar saling percaya yang tinggi antarwarga masyarakatnya lebih mendukung demokrasi ketimbang budaya politik yang diwarnai rasa saling curiga, kebencian, dan saling tidak percaya dalam hubungan antar warganya.
Budaya politik akan menentukan sikap dan tindakan politik masyarakat dalam sebuah sistem politik.
Kemampuan literasi masyarakat dalam bermedia sosial akan sangat menentukan kualitas partisipasi politik baik dalam pemilu atau even politik lainnya maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tinggal bagaimana mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam penguatan literasi dalam bermedia sosial.
Pergerakan politik adalah ranah yang tepat untuk penguatan literasi rakyat, meski belum dalam skala besar, namun pemilu 2024 ini adalah momentumnya yang diharapkan kedepannya dapat membentuk budaya politik baru yang positif dan membawa kemajuan bagi peradaban politik bangsa.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari