BACA JUGA: SBY akan Jenguk Tama ?
Semuanya sudah dilaporkan ke Polres Balangan sejak Juni lalu, namun tidak juga diproses secara serius.“Kami sayangkan proses hukum ini belum berjalan sesuai harapan, sudah satu bulan masih berjalan di tempat, kami ingin hukum ini ditegakkan secara adil,” kata Syarifuddin, calon bupati Balangan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/7).
Seperti diketahui pemilukada Kabupaten Balangan digelar 2 Juni lalu bersamaan dengan 7 pemilukada daerah lainnya, termasuk pemilukada gubernur dan wakil gubernur Kalsel 2010-2015
BACA JUGA: PKS Kecewa, PAN Minta Klarifikasi
Hasil perhitungan di KPU Balangan, pasangan incumbent Sefek Effendie-Ansharuddin dinyatakan memenangi pemilihan kepada daerah yang dikenal kaya akan tambang batubara tersebutBACA JUGA: SBY Pimpin Tiga Institusi di DPP
Sehingga pihak Syarifuddin-H Fahrurazi (Syafa) melaporkan berbagai tindak pidana kepada aparat kepolisianBelum tuntasnya penanganan hukum atas pelanggaran pidana pemilukada itu, membuat kubu Syarifuddin-H Fahrurazi (Syafa) meminta pemerintah menunda proses pelantikan pasangan pasangan Sefek Effendie-Ansharuddin (SA) sebagai bupati dan wakil bupati Balangan yang dijadwalkan Agustus mendatangPasalnya, dugaan tindak pidana ini dilakukan oleh pasangan Sefek Effendie-Ansharuddin (SA) yang ditetapkan KPU sebagai pemenangSebab, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bakal pasangan calon atau pasangan calon dapat dibatalkan sebagai bakal ataupun pasangan calon jika terbukti secara hukum melakukan tindak pidana money politic.
“Kami harap polisi, jaksa, pengadilan jangan anggap sepele masalah ini,” kata Syarifuddin.
Ketua Tim Pemenangan pasangan Syafa, H Suhardi menegaskan bahwa kecurangan pemilukada di Balangan terjadi dengan sangat terorganisir, baik administrasi maupun pidanaBahkan aparat terkait, seperti KPUD, Panwas Pemilukada, dan Polres terkesan tidak netral dan berpihak pada pasangan calon terpilih yang juga calon petahana (incumbent)Dugaan ini semakin diperkuat dengan pembatalan kasus-kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan pasangan Syafa ke panwas dan Polres Balangan"
Dari 12 kasus yang dilaporkan, sembilan kasus dinyatakan akan ditindaklanjutiNamun di tengah perjalanan tujuh kasus ditutup karena dinilai sudah melewat waktu (kedaluwarsa) seperti diatur UU," kata Suhardi.
Ketidaknetralan KPUD, imbuh dia, juga terlihat dari pembagian uang Rp 600 ribu kepada seluruh PPK seusai penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang disaksikan panwas, polres, serta seluruh tim sukses pasangan calon dengan alasan uang hadiah kepada PPK karena dianggap telah bertugas dengan baikKejanggalan semakin terlihat setelah Ketua KPUD Balangan M Reza Jihadi menyatakan akan mengundurkan diri seusai membagi-bagikan uang kepada PPK secara terbuka dalam forum resmi tersebut.
"Sejumlah fenomena dan kejanggalan pemilukada yang anti demokrasi ini telah dilaporkan kepada KPU pusat, Bawaslu, serta Kementerian Dalam NegeriDan, dalam waktu dekat kami juga akan dilaporkan kepada Komisi II dan Komisi III DPR," ujarnya.
Sementara, calon wakil bupati Fahrurozi mengatakan dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan pasangan calon terpilih Sefek Effendie-Ansharuddin (SA) hampir terjadi di setiap kecamatan dan kelurahanPasangan Syafa juga melampirkan pernyataan pelapor, terlapor, dan barang bukti yang kuat di atas materai kepada pihak kepolisian.
“Kami berharap ada keadilan, ada kejujuran dalam penegakan hukum di Balangan, kami harap semua punya komitmen untuk pemilukada yang baik, jangan sampai terjadi kebohongan-kebohongan publik, kami ke Jakarta untuk mendapatkan keadilan, kami siap terima apapun hasil pemilukada asalkan berjalan secara demokratis dan fair,” ujarnya.(fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar dan PAN Beda Pendapat
Redaktur : Tim Redaksi