Pemindahan Ibu Kota Indonesia Mengerucut ke Dua Provinsi

Jumat, 17 Mei 2019 – 18:48 WIB
Ilustrasi pemindahan ibu kota. Foto: Prokal/JPNN

jpnn.com, SAMARINDA - Pemilihan ibu kota baru menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan semakin mengerucut. Kalteng dan Kaltim kini menjadi kandidat terkuat yang dipertimbangkan sebagai pengganti Jakarta.

“Kalau ibu kota ini dibangun di Kalimantan, harus ada konsep urban forest, green city atau eco-city. Itu akan menjadi perhatian kami,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam siaran pers Kamis (16/5).

BACA JUGA: Tiket Pesawat Mahal, Penjualan Paket Perjalanan Anjlok 40 Persen

Baca: Sartika Tak Kuasa Menahan Tangis Saat Kekasih Tewas Dihabisi Suaminya

Keunggulan Kalteng di antaranya telah memiliki Bandara Tjilik Riwut serta bebas bencana gempa bumi. Sekitar 97,04 persen wilayahnya juga aman dari banjir. Kalteng tidak berbatasan langsung dengan batas negara.

BACA JUGA: Bankaltimtara Tingkatkan Literasi Keuangan via SimPel

Namun, Kalteng jauh dari pelabuhan laut dan ketersediaan sumber daya air tanahnya terbatas. Sebab, hanya tersedia air sungai.

Di sebagian wilayah, terdapat lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Struktur demografinya juga relatif homogen dan secara historis pernah terjadi konflik sosial saat peristiwa kerusuhan Sampit.

BACA JUGA: Berita Duka, Riski Febrianto Meninggal Dunia

Sementara, keunggulan Kaltim di antaranya dekat dengan Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda. Di samping itu juga terdapat Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Kaltim juga mempunyai infrastruktur jaringan energi dan air bersih. Struktur demografinya heterogen, karena sebagian besar penduduknya merupakan pendatang dari luar Kaltim.

Baca: Penantian Empat Bulan Skuat Persiba Akhirnya Terbayar

Benua Etam juga bebas bencana gempa bumi dan kebakaran hutan, serta tidak berbatasan langsung dengan batas negara. Namun, wilayah ini rawan banjir di wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam. Selain itu, seperti halnya Kalteng, ketersediaan sumber daya air tanah di Kaltim rendah.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor memilih santai. Mantan bupati Kutim itu hanya menunggu hasil kajian yang dilakukan tim pemerintah pusat. Kepada awak media, Isran berujar, saat ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melihat apakah Kaltim memang benar-benar layak menjadi pengganti Jakarta.

Sebab menurutnya, dari sisi sarana dan prasarana pendukung, Benua Etam siap. Karena dari infrastruktur jalan, Kaltim memiliki Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Pelabuhan Peti Kemas Kariangau, Bandara APT Pranoto Samarinda, dan Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

“Enggak apa-apa. Kita tunggu saja keputusannya. Pokoknya (kita tunggu) kabar angin saja,” kata mantan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, kemarin (16/5).

Menurutnya, Pemprov Kaltim tidak perlu membuat tim khusus untuk melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begitu pun dengan kajian atau telaah khusus atas usulan kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

“(Saya kira kita) enggak usah buat-buat kajian. Nanti kalau memang ada kajian, maka itu dari tim di Jakarta saja atau dari pemerintah pusat. Kalau kita ini sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat) saja,” imbuhnya. (*/drh/rom/k15)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mangkrak Seperti Proyek Hambalang, Bangunan Rp 25 Miliar Jadi Tempat Pipis


Redaktur & Reporter : Budi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler