Pemindahan Ibu Kota: Kementerian Ini yang Pertama Kali Harus Boyongan ke Kaltim

Selasa, 27 Agustus 2019 – 15:38 WIB
Basuki Hadimuljono. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan ada tiga tahapan pembangunan ibu kota baru di Kaltim selama periode pembangunan pada 2020.

"Infrastruktur sudah ditetapkan. Saya baru ditelepon menteri keuangan soal kebutuhan anggaran 2020. Sedang disiapkan oleh Kemenkeu Jakarta," kata Menteri Basuki seusai menyampaikan kuliah umum di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, Selasa (27/8).

BACA JUGA: Ujang: Ada Aroma Bisnis dan Politis Terkait Kebijakan Pemindahan Ibu Kota

Menurut Basuki, dari tiga tahapan itu, pertama yang dilakukan adalah mendesain kawasan. Desain meliputi Ruang Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang akan mencakup Istana Negara, kantor-kantor kementerian, perumahan, dan kawasan komersialnya.

"Sekarang disiapkan (lahan) 180 ribu hektare. Bappenas untuk awalnya untuk kebutuhan bangunan pemerintahan sekitar 40 ribu hektare," kata Basuki.

BACA JUGA: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Begini Komentar Tantri Kotak

Tahap kedua, kata Basuki, dilakukan desain kriteria prasarana dasar seperti jalan, drainase, waduk, serta air bersih. Untuk akses transportasi tidak hanya jalan darat melainkan juga rel kereta api. Kemudian pada tahap ketiga yakni pembangunan perumahan dan perkantoran.

"Yang akan kita bangun adalah prasarana dasarnya dulu seperti jalan, drainase, air bersih, dan beberapa kantor," kata dia.

BACA JUGA: Apa Kata Juara Dunia soal Pemindahan Ibu Kota?

BACA JUGA: Ujang: Ada Aroma Bisnis dan Politis Terkait Kebijakan Pemindahan Ibu Kota

Sementara itu, kata dia, untuk pembiayaan keseluruhan pembangunan ibu kota baru antara lain 19 persen bersumber dari APBN khususnya untuk prasarana dasar. Selain itu, 54 persen berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari swasta dan BUMN.

Menurut Basuki, untuk proses pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kaltim baru akan dimulai pada 2024. Mulai dari jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kantor Kepresidenan.

"Targetnya 2023-2024 Kementerian PU harus yang pertama kali pindah ke Kalimantan. Itu targetnya Bapak Presiden," kata dia. (Luqman Hakim/ant/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemindahan Ibu Kota, Waskita Beton Mulai Bangun Plant Penajam


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler