jpnn.com, MUKOMUKO - Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Ali Saftaini mengatakan pihaknya secara kelembagaan mendukung Pemkab Mukomuko mempertahankan semua tenaga honorer pendidik dan nonkependidikan tingkat SD hingga SMP di daerah itu.
Dia mengatakan hal itu menanggapi hasil rapat kerja dengan pemerintah daerah setempat terkait solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di SD dan SMP dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mukomuko.
BACA JUGA: Tenaga Honorer Berpendidikan Setara S1 atau D3 Diusulkan Menjadi PPPKÂ
"Kami secara kelembagaan mendukung pemkab, apalagi mereka sudah dibentuk tim dan telah melakukan asessment. Kami menyerahkan ke pemerintah daerah dengan pertimbangan daerah ini kekurangan tenaga guru," kata Ali Saftaini di Mukomuko, Rabu (13/7).
Seperti diketahui, Pemkab Mukomuko mempertahankan tenaga honorer pendidik dan nonkependidikan tingkat SD hingga SMP dengan pertimbangan sebelum assessment saja daerah ini kekurangan sebanyak 190 orang tenaga.
BACA JUGA: Daerah Ini akan Menambah Anggaran Gaji Tenaga Honorer Pendidik dan Non-Kependidikan
"Sebelumnya assessment daerah ini kekurangan tenaga pendidikan tingkat SD sebanyak 100 orang dan tenaga pendidikan tingkat SMP sebanyak 90 orang," ujar Pak Ali.
Menurut dia, kemungkinan nanti tenaga pendidikan double job atau selain sebagai tenaga honorer daerah juga bekerja menjadi perangkat desa atau pendamping bantuan sosial dan tenaga honorer yang tidak aktif.
BACA JUGA: Pegawai Honorer Daerah Ini Bakal Dapat Gaji Ke-13, Alhamdulillah
Lebih lanjut Ali mengatakan berapa pun usulan kebutuhan anggaran untuk gaji honorer daerah, lembaganya akan mempertimbangkan, dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah dimasukkan.
"Sudah kami masukkan, dan usulan pemerintah kami pertimbangkan. Tidak perlu ada keraguan asessment untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kita," ujarnya pula.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Yandaryat mengatakan pemerintah daerah setempat akan menambah anggaran untuk gaji para tenaga honorer pendidik dan nonkependidikan tingkat SD hingga SMP.
"Anggaran untuk gaji honorer daerah sekitar Rp 1,3 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Anggaran sebesar ini untuk gaji honorer selama enam bulan ke depan," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah setempat sebelumnya berencana merumahkan sebanyak 333 dari 783 pegawai daerah dengan perjanjian kerja atau honorer pendidik dan nonkependidikan tingkat SD, karena berkurangnya anggaran untuk membayar gaji yang bersumber dari APBD 2022.
Sebanyak 702 orang tenaga pendidik dan kependidikan tingkat SMP.
Dari sebanyak 702 orang tersebut, 422 di antaranya pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta 280 tenaga honorer daerah.
Namun, mulai Juli 2022, daerah ini hanya menyiapkan anggaran untuk membayar sebanyak 150 orang tenaga honorer, dan 130 orang honorer tidak dianggarkan.
Kemudian, ada sebanyak 1.304 orang tenaga guru dan tata usaha tingkat SD. Sebanyak 832 di antaranya berstatus sebagai PNS dan PPPK, dan 472 tenaga honorer daerah.
Dari 472 tenaga honorer, 162 yang dirumahkan karena tidak tersedia anggaran untuk membayar gaji tenaga honorer ini.
“Namun tidak memungkinkan memberhentikan sebanyak 172 orang tenaga honorer tingkat SD itu. Jika pemberhentian dilakukan, jelas kita sangat meragukan kualitas pendidikan anak," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi