Pemko Padang tak Terima CPNS hingga 2012

SAWAHAN - Dalam waktu dekat ini,  Pemko Padang akan merotasi besar-besaran pegawai di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja  PNS.  Dengan kebijakan tersebut, APBD Padang menjadi tidak terbebani.

"Kami tidak akan merekrut PNS, akan tetapi mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada

BACA JUGA: Pasien Keringat Darah, Dora Tempati Rumah Baru

Sesuai petunjuk teknis yang diberikan  pusat, pengangkatan PNS hanya  dapat  dilakukan sifatnya urgen," kata Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, kemarin.

Ia menyebutkan dalam waktu dekat ini, akan ada rotasi untuk PNS dan guru yang telah disertifikasiPNS yang menumpuk pada satu SKPD akan didistribusikan ke SKPD lain.  Sehingga  pelayanan masyarakat maksimal.

"Selama ini banyak keluhan pelayanan yang diberikan Pemko

BACA JUGA: Empat Trafo PLN Digasak Maling

Makanya diperlukan adanya  rotasiGuru-guru yang telah disertifikasi akan  saya distribusikan ke sekolah lain

BACA JUGA: Pelayanan e-KTP Buruk, Kinerja Kadis Disorot

Ini peningkatan kualitas pendidikanSaat ini saya  telah minta Kadis Pendidikan untuk melakukan perngkajian soal itu," ungkap Fauzi.

Ditanya kapan kepastian rotasinya? Fauzi  mengaku belum dapat memastikan"Pokoknya  dalam waktu  dekat  ini lah,"  sebutnya

Fauzi menuturkan tenaga pendidik harus  meningkatkan kompetensi merekaSebab ,  siswa saat  ini andal  dalam bidang ilmu  pengetahuan dan teknologi (IT)"Guru tak boleh   gagap teknologiJangan sampai nanti terbalik, justru anak-anak yang mengajar gurunya,"  ucapnya. 

Terkait  rencana perekrutan 200 tenaga  pengamanan, menurut  Fauzi itu hanya  tenaga outsourcing bukan PNS"Tenaga PNS kita  sudah banyak yang tua, makanya perlu  penambahan tenaga  pengamanan.  Untuk  perekrutan ini melalui  pihak   ketiga.  Sehingga jika  tenaga pengamanan itu bermasalah dapat langsung dilakukan penindakan," tutur bapak tiga anak ini.
 
Ketua DPRD Zulherman menuturkan pemko  harus memberdayakan PNS yang ada saat ini.  Diharapkan  sampai  tahun 2012, tidak ada lagi  perekrutan PNS.  Pemko  seyogianya memiliki  trik  untuk melakukan distribusi pegawai sehingga proporsional.

"Jangan ada lagi pegawai yang menumpuk pada  SKPDKalau penumpuk pada satu SKPD, tentu akan menganggu pelayananJika  dilihat  dari proporsi jumlah pegawai, justru PNS Pemko paling banyak dibanding daerah lain," sebut politisi Demokrat ini.
 
Ketua  Komisi I Jumadi menuturkan mutasi dan rotasi itu memang haknya wali kota dan DPRD tidak bisa ikut campur soal ituPenyegaran itu perlu dilakukan, dalam rotasi dan mutasi harus  ada indikator yang jelas terhadap capaian ukuran kinerja dari pejabat yang dimutasi

"Jika seorang pegawai dimutasikan ke satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) yang lain , tim harus mampu memberikan alasan yang tepat ke pegawai yang dimutasiSehingga antara satu dengan yang lainnya tidak menimbulkan kecemburuan," sebutnya.

Persoalan yang terjadi saat ini, tim sendiri tidak transparanTerkadang  penempatan pegawai pada jabatan yang baru tidak berdasar disiplin ilmu yang dia miliki serta pegawai itu juga tak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya pada jabatan baru yang diembannya

"Bukannya kinerja SKPD menjadi baik dengan adanya mutasi pegawai justru sebaliknya.," tukias politisi Golkar ini. (ayu)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalan Terendam, Puluhan Kendaraan Mogok