jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahaean menyoroti anggaran pemerintah Kota Bekasi yang menganggarkan Rp 1,1 miliar untuk pengadaan karangan bunga.
Dia menilai anggaran untuk pengadaan karangan bunga itu kebijakan yang tidak patut.
BACA JUGA: Alasan Wali Kota Bekasi Anggarkan Rp 1,1 Miliar untuk Karangan Bunga
"Pengiriman bunga seperti ini, kan, biasanya adalah atas nama pribadi, meskipun ditambahi oleh jabatan tertentu," kata Ferdinand kepada JPNN.com, Rabu (5/1).
Menurutnya, uang rakyat sebesar itu tidak layak digunakan untuk pengadaan karangan bunga.
BACA JUGA: Cassandra Angelie Wajib Lapor, Pelanggan Prostitusi Tidak Ditindak
"Kalau dia (Pemkot Bekasi) menggunakan uang rakyat, APBD, saya pikir sangat tidak cocok dan tidak tepat, lah," jelas Ferdinand.
Eks politikus partai Demokrat itu menyebut pengiriman karangan bunga kepada masyarakat oleh kepala daerah, seperti, wali kota, memang tidak bisa diprediksi jumlahnya.
BACA JUGA: Pemkot Bekasi Gelontorkan Rp 1,1 Miliar untuk Pengadaan Karangan Bunga
Akan tetapi, dia menilai biaya tersebut bisa diambil dari uang tunjangan operasional atau uang pribadi.
"Tidak perlu harus menggunakan APBD," tegas Ferdinand.
Sebelumnya, pemerintah Kota Bekasi menganggarkan Rp 1,1 miliar untuk pengadaan karangan bungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Informasi itu berdasarkan pantauan JPNN.com di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi, Selasa (4/1).
Dalam laman situs tersebut, tertulis nilai pagu paket pengadaan karangan bunga itu senilai Rp 1.139.790.000, adapun nilai HPS paketnya Rp 1.138.229.761.
Pengajuan atau tender pengadaan karangan bunga itu dibuat pada 30 November 2021. (cr1/jpnn)
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Dean Pahrevi