jpnn.com, BEKASI - Meski menuai protes sejumlah kalangan, lantaran jumlahnya dituding kebanyakan, tapi jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi bakal terus ditambah.
Pemerintah daerah setempat berdalih, penambahan guna mengantisipasi PNS yang pensiun dan mencegah terjadinya kekurangan pegawai. Salah satunya di bidang pendidikan. Tahun ini, sekitar 500 guru PNS yang bakal memasuki masa pensiun.
BACA JUGA: Dampingi Pengembang Meikarta, Denny Indrayana Mengaku Mau Bantu KPK
Dikhawatirkan bila tidak ada penambahan jumlah TKK, maka kekurangan tenaga sumber daya manusia (SDM) untuk melayani warga mengancam wilayah tersebut.
”Kami baru saja mengevaluasi jumlah guru. Kota Bekasi masih membutuhkan ratusan guru. Jangan samakan Kota Bekasi dengan Ciamis yang penduduknya sedikit, dan juga anak sekolahnnya sedikit. Kota Bekasi ini penduduknya 2,7 juta,” terang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (15/10).
BACA JUGA: Kontrak Pengelolaan TPST Bantargebang Habis 2020
Dia menambahkan, dengan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa membuat volume kerja pemerintahan daerah (pemda, Red) sangat tinggi. Apalagi, kata Rahmat juga, penambahan TKK untuk bidang pendidikan guna mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM).
Meski begitu, Rahmat mengakui sebelum menambah TKK akan berupaya mengefektifkan sumberdaya yang ada. Selain itu dia juga menegaskan, TKK yang tidak mampu bekerja dengan baik akan terdegradasi atau kontrak kerjanya tidak diperpanjang lagi.
BACA JUGA: OTT KPK: 10 Orang Ditangkap, Kantor PUPR Bekasi Disegel
"Seumpamanya, kita butuh orang-orang teknis maka yang tidak mampu akan terdegradasi. Makanya dituntut sumber daya TKK yang bagus,” paparnya. Rahmat juga menegaskan, sistem perekrutan TKK juga tidak sembarangan.
Perekrutan tenaga kontrak itu akan dilakukan berbasis kemampuan dan kompetensi. Seleksi rekrutmen TKK berdasarkan latar belakang bidang yang dibutuhkan. Misalnya pendidikan yang musti lulusan keguruan. "Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) aja kan, kemarin kita tolong (dengan tambahan TKK, Red) dua ribuan orang, ternyata masih kurang kok,” paparnya juga.
”Apalagi tahun ini ada 500 guru (PNS) yang pensiun, kan berarti harus ditutupi. Jadi kita cari orang-orang yang berpendidikan guru, kita transfer tuh, atau bisa juga kita maksimalkan sumber daya yang ada untuk menjadi tenaga pendidik," sambungnya.
Seperti diketahui, saat ini tercatat sebanyak 10.450 pegawai TKK bekerja di lingkup Pemkot Bekasi. Jumlah tersebut, meningkat dibandingkan dengan jumlah pegawai TKK tahun lalu yang hanya mencapai 5.151 orang. Jadi, nyaris 5.000 lebih TKK direkrut tahun ini.
Ironisnya, penambahan jumlah TKK itu menambah beban APBD Kota Bekasi meningkat. Sebab, untuk menggaji seluruh TKK, pemda setempat harus mengalokasikan dana sekitar Rp 50-Rp 60 miliar dalam satu bulan. Jadi, alokasi yang disiapkan APBD 2018 untuk TKK nilainya mencapai Rp 565 miliar.
Sementara itu, Kobul Imam pemerhati pendidikan dari LSM Sapulidi mengatakan jumlah guru kontrak di Kota Bekasi banyak yang tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Penyebabnya, para pendidik itu direkrut oleh pemda di luar kebutuhan.
”Kalau guru yang bekerja sejak 2005, sudah masuk kategori dua (K2, Red), terdaftar di BKN. Kalau yang sekarang ini kan semuanya dadakan. Jadi namanya belum terdaftar di BKN," katanya. Imam menambahkan, mustinya rekrutmen tenaga kontrak harus lebih selektif.
Dia mencontohkan, jangan sampai seseorang yang tidak memiliki dasar ilmu keguruan malah diangkat menjadi TKK menjadi guru. ”Sekarang ini kan semuanya ditampung (jadi TKK). Tidak melihat lagi sumber daya manusia itu bidangnya apa,” ujarnya juga.
Pengamat yang akrab disapa Imam itu juga menambahkan, banyak TKK yang sekarang bertugas di sekolah malah terkesan mubazir. Lantaran porsi jumlah guru itu diatur dalam jam mata pelajaran. Imam mencontohkan, di salah satu sekolah negeri di Kota Bekasi jumlah guru mencapai 70 pegawai.
Anehnya, yang tercatat dalam Dapodik (data pokok pendidikan, Red) hanya 60 guru. ”Sisanya 10 orang lagi belum terdaftar. Apalagi sekarang pekerjaan guru itu dihitung dari tatap muka dengan guru dalam satu minggu,” tandasnya. (dny)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek LRT Masih Terhambat Pembebasan Lahan
Redaktur & Reporter : Adil