jpnn.com - CIMAHI – Rencana pemerintah merumahkan satu juta lebih pegawai negeri sipil (PNS) membuat risau Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat. Kebijakan itu ditakutkan akan menimbulkan masalah-masalah baru bagi pemerintah daerah.
“Merumahkan lebih dari satu juta PNS perlu dipikirkan secara matang. Sebab, dengan diberhentikannya PNS tersebut, akan berimbas pada kebutuhan PNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi Hardjono saat dihubungi, Minggu (5/6).
BACA JUGA: Sungguh Mengharukan, Perwira Menengah TNI AL Pamitan
Apalagi, lanjutnya, untuk pemerintah daerah seperti Kota Cimahi yang masih membutuhkan tenaga PNS. Khususnya PNS yang berijazah SMA/sederajat.
“Ada beberapa pos jabatan di daerah khususnya yang kita (Cimahi) rasakan, itu masih membutuhkan tenaga SMA. Seperti driver, kemudian seperti yang teknis-teknis jalan itu tidak semuanya harus insinyur,” ujarnya.
BACA JUGA: Satgas Raider 509/Kostrad Gelar Penyuluhan HIV/AIDS di Papua
Hardjono pun mengatakan, PNS yang dirumahkan itu juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di sebuah wilayah. “Pengisian pengganti dan kebutuhannya seperti apa. Termasuk dampak sosialnya,” ujarnya.
Meski demikian, Hardjono setuju jika alasan merumahkan PNS disebabkan kinerja yang buruk. Pasalnya, di Pemkot Cimahi sendiri, lanjutnya, sudah ada beberapa yang dipecat karena performa buruk.
BACA JUGA: Mbak Sri Mengaku Utusan Tuhan, Nih Tampangnya...
“Sepertinya PNS di Kota Cimahi tahun ini ada 2 orang yang akan diberhentikan,” ungkap dia. (bbb/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Siemens Awali Ramadan dengan Mogok Kerja
Redaktur : Tim Redaksi