jpnn.com - DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum siap mengatasi persoalan banjir yang diwacanakan. Sebab, sampai saat ini perbaikan dari beberapa sektor penting belum juga dilaksanakan seperti pengembalian ahli fungsi ruang terbuka hijau (RTLH), normalisasi puluhan situ, dan penataan drainase.
Akibatnya, memasuki musim penghujan kota penyanggah ibu kota ini akan dilanda banjir.
BACA JUGA: 17.659 Warga Jakarta Mengungsi
Hal itu dikatakan pengamat Lingkungan Hidup, Universitas Indonesia (UI) Tarsoen Waryono kepada INDOPOS (Grup JPNN).
”Sudah hampir lima tahun wacana penanganan banjir terus digemborkan Walikota, tetapi apa buktinya belum ada. Jadi pemerintah daerah ini belum siap mencegah masalah banjir," tegasnya.
BACA JUGA: Polisi Dalami Teman Pria Perempuan Tewas Membusuk di Parkiran Bandara
Tarsoen mengatakan, tidak siapnya Pemkot Depok mengatasi banjir itu karena perencanaan penanganan tersebut tidak dijalankan hingga selesai. Seperti pengerukan atau normalisasi 20 situ yang ada. Dimana, situ tersebut digadang-gadang dapat menampung air yang datang dari kawasan Bogor dan Depok.
Serta perbaikan drainasi di Jalan Margonda, hingga penertiban perumahan yang menggunakan daerah resapan air.
BACA JUGA: Satu Lagi Tersangka Transjakarta Dibui
”Alasannya tidak punya anggaran, dan gagal lelang itu saya rasa tidak jadi halangan. Apakah ini tidak cukup menjadi bukti ketidaksiapan antisipasi banjir. Harusnya setiap tahun satu-satu diperbaiki,” kata Tarsoen.
Lebih lanjut, kata Tarsoen, ketidaksiapan Pemkot Depok dalam mengatasi banjir itu karena kurang tersedianya pegawai negeri sipil dibidang tehnik yang ditunjuk memimpin beberapa dinas. Yakni, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Badan Lingkungan Hidup (BLH).
Kebutuhan akan tenaga teknis itu menurutnya sangat penting karena bersentuhan langsung dengan pembangunan fisik. ”Mungkin karena tidak ada lagi tenaga teknis, penunjukan kepala dinasnya dilakukan sesuai dengan kepangkatan, bukan lagi keahlian dibidang yang dikuasai. Ya jadi begini jika tidak ada sumber daya manusia yang berkompeten,”ungkapnya.
Karena ketidaksiapan itu, Tarsoen menyarakan, Pemkot Depok segera bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, dengan kerja sama itu dinilai akan menyelesaikan persoalan banjir.
Dia mencontohkan, ketegasan Pemprov DKI Jakarta mengembalikan RTH dengan menggusur dan mendirikan rumah susun bagi warga bantaran kali merupakan salah satu tindakan pencegahan banjir.
”Harusnya seperti itu, karena ini akan menciptakan kondisi yang baik. Jika tidak sanggup minta bantuan ke Jakarta, toh ini untuk kepentingan bersama. Perkara ini tidak akan bisa diatasi sendiri kalau tidak bekerjasama antar pemerintah daerah,” imbuhnya.
Menyikapi itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air Kota Depok, Yulistiani Mochtar mengklaim, optimis dapat mengatasi persoalan banjir, kendati belum bisa menyelesaikak beberapa kegiatan pembangunan fisik.
”Sebab ketika dilakukan pembersihan di saluran air di Jalan Margonda, beberapa kali kami dapatkan sampah besar seperti batang kayu menutup drainase. Ini yang akan menyebabkan tergenangnya Jalan Margonda jika hujan turun," tuturnya.
Yulis mengakui, jika kegiatan itu dapat mengatasi persoalan banjir. Sebab, selama ini sampah yang dibuang sembarangan masyarakat itu menjadi penyebab utama drainase yang ada menjadi tersumbat. Bahkan, selama ini jumlah penyambatan akibat pembungan sampah itu pun terjadi di seluruh saluran sungai dan kali yang ada.
”Ini masalah kesadaran masyarakat saja untuk buang sampah. Beberapa kali kami sosialisasikan tetap saja tidak dilakukan. Jadi kami optimis dengan pengangkutan sampah dari drainase bisa menyelesaikan banjir,” paparnya. (cok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Minta Revisi UMK Depok
Redaktur : Tim Redaksi