jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan menggelar operasi pasar murah digital untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Asisten II Pemerintah Kota Palembang Ansori mengungkapkan operasi pasar murah digital ini merupakan amanat langsung dari Presiden Joko Widodo yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Palembang pekan lalu.
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Wuling Motors Ambil Langkah Ini
"Jadi, operasi pasar murah digital ini diperuntukan bagi masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan BBM,” ungkapnya diwawancarai seusai rapat di ruang Setda II Kantor Wali Kota Palembang, Selasa (13/9).
Dia menjelaskan dalam pelaksanaan pasar murah digital tersebut, Bank Sumsel Babel akan memberikan bantuan berupa subsidi lima kilogram beras. Setiap lima kilogram beras itu akan diberi pootingan harga Rp 10 ribu.
BACA JUGA: Lho, Massa PA 212 Usir Demonstran Sesama Penolak Kenaikan Harga BBM, Kenapa?
"Jadi nanti, misal harga beras Rp 52.500, karena disubsidi dikurangi 10.000 sehingga menjadi Rp 42.500,” ungkapnya.
Dia menambahkan pembayaran beras subsidi itu nantinya wajib dilakukan menggunakan QRIS untuk meminimalkan adanya kecurangan pada saat pembelian.
BACA JUGA: Imbas Kenaikan Harga BBM, Tarif Angkutan Kota di Palembang Jadi Sebegini
“Khusus beras subsidi harus bayar menggunakan aplikasi QRIS, itu yang digitalnya, agar masyarakat semuanya dapat dan tidak diperjualkan kembali," katanya.
Dia melanjutkan dalam operasi pasar murah itu hanya beras yang disubsidi.
“Hanya beras yang disubsidi, kalau kebutuhan lain tidak subsidi," bebernya.
Menurut dia, dalam pelaksanaan pasar murah, pembayaran akan diprioritaskan menggunakan QRIS.
"Yang kami prioritaskan pembayaran lewat QRIS, tetapi lewat cash juga bisa nanti," jelasnya.
Dia menuturkan pelaksanaan operasi pasar murah ini akan digelar di dua kecamatan, yakni Sako dan Seberang Ulu 1.
"Rencananya mulai dioperasikan 26-27 September 2022 ini," paparnya.
Menurut dia, alasan memilih dua kecamatan itu karena melihat tingkat kemiskinannya yang cukup tinggi.
“Kami lihat data dari BPS 2 kecamatan itu tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi," pungkasnya. (mcr35/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati