Pemondokan Haji Tak Kunjung Beres

JAKARTA - Kegagalan Departemen Agama mencari maktab atau pemondokan haji sesuai target mulai dikritisi berbagai pihakWakil Ketua Komisi VIII DPR Said Abdullah menganggap kegagalan memenuhi target pemondokan bukan semata-mata karena perluasan pelataran Masjidilharam dan naiknya harga minyak mentah dunia, seperti alasan Depag selama ini

BACA JUGA: Danpaspampres Gantikan Pangdam V/Brawijaya

Kegagalan itu lebih disebabkan lemahnya koordinasi dan pengambilan keputusan dari jajaran pejabat dan staf teknis urusan haji Depag.

''Ini (tidak terpenuhinya pemondokan jamaah di Mekkah, Red) akan mengganggu tahap penyelenggaraan haji seterusnya,'' kritik Said

Hal itu, kata dia, terbukti dengan mundurnya jadwal pengundian (pembagian) maktab dan kelompok terbang (kloter)

BACA JUGA: Pemerintah Klaim Entaskan 1,5 Juta Pengangguran

Padahal, lanjutnya, tahun-tahun sebelumnya, Qur'ah (pengundian) selalu dilaksanakan pada Ramadan.

Dari pemantauan DPR di Arab Saudi, sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda persiapan tim kesehatan haji karena peralatan medis dan perlengkapan untuk klinik belum adaSisa obat-obatan di Arab Saudi pada musim lalu juga tak berbekas

BACA JUGA: Tugas Ketua MA Diselesaikan secara Kolegial

''Bahkan, tim pemantau dari DPR belum melihat adanya penyewaan untuk klinik kesehatan di Makkah,'' kata Said yang juga ikut dalam rombongan pemantau haji dari DPR.

Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji (BPIH dan SIH) Depag Abdul Gafur Djawahir mengungkapkan, untuk musim haji tahun ini, sekitar 80 persen calon jamaah haji (CJH) Indonesia akan menempati pemondokan yang berjarak lebih dari 1.400 meter hingga 8 km dari Masjidilharam

Menurut dia, pemerintah Indonesia akan menyewa sekitar 485 gedung untuk kuota jamaah yang mencapai 210.000 calon jamaahNamun, sampai saat ini masih ada sekitar 5.000 pemondokan dalam proses penyelesaian dan menunggu tanda tangan kontrak dengan pemilik rumah.

Said mendesak pemerintah segera menyelesaikan kekurangan pemondokan di MakkahHal itu agar calon jamaah tidak waswas dan kebingungan soal akomodasi di Tanah Suci''DPR sudah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencari pemondokan sejak Maret 2008 lalu,'' tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Konsumen Muslim Indonesia As'ad Nugroho mempertanyakan kendala pemerintah yang tidak memenuhi target penyelesaian pemondokan haji hingga setelah LebaranHal itu, kata dia, harus dijelaskan kepada publik''Permasalahannya, apakah manajemen perumahan di Arab Saudi, persoalan harga, ketidakpastian jumlah jamaah, atau kurangnya keterbukaan informasi kepada jamaahIni harus ditelusuri,'' katanya.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) dan Sistem Informasi Haji (SIH) Abdul Ghofur Djawahir menegaskan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) tidak akan mempengaruhi biaya haji.

Hal itu, terang dia, karena BPIH sudah didesain dengan komponen 98, 4 dibanding 1,6 persenArtinya, dari keseluruhan biaya haji ada 98,4 persen yang menggunakan USD dan 1,6 persen yang menggunakan RupiahDan pembagian komponen pembiayaan itu sudah dihitung oleh Bank Indonesia (BI) ketika awal penentuan biaya haji''Untuk itu saya berharap CJH Indonesia tidak gusar dengan naik turunnya nilai tukar rupiah yang cukup signifikan,'' terang dia.(zul/nw)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BI Sogok Jaksa Rp 5 Miliar