jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Kepgub tersebut mengatur kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667, dari Rp 4.573.845 menjadi Rp 4.641.854.
BACA JUGA: Buruh Desak Anies Banding Putusan PTUN Soal UMP DKI 2022, Jika Tidak
“Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan,” kata Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhanah.
Dia mengatakan pada dasarnya Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi putusan yang telah ditetapkan majelis hakim.
BACA JUGA: Demo Buruh Depan Kantor Anies, Suarakan Pilunya UMP yang Kembali Turun
Namun, lanjut dia, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan majelis hakim tersebut, ternyata masih belum sesuai dengan harapan.
Menurutnya, setelah menimbang kenaikan UMP dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi, maka Pemprov DKI Jakarta memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.
BACA JUGA: Kritik Putusan UMP DKI, Lukmanul PAN: Di Mana Hati Nurani Hakim
Seperti diketahui, PTUN membatalkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.
Dalam putusan itu, PTUN memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut kepgub tersebut.
Selanjutnya, PTUN juga mewajibkan gubernur DKI Jakarta untuk menerbitkan keputusan PTUN soal UMP DKI.
Terutama yang berdasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan DKI pada 15 November lalu sebesar Rp 4.573.845.
Artinya, UMP DKI Jakarta 2022 batal naik 5,1 persen atau Rp 225.667 ke Rp 4.641.854. (mcr4/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi