jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi kerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Hal ini dilakukan usai munculnya dugaan penyelewengan dana donasi dari masyarakat oleh para petinggi ACT.
BACA JUGA: Jadi Korban Pelecehan Seksual, Susan Sameh: Merusak Masa Depan, Mental Aku Kena
"Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya sejauh mana masalahnya. Nanti akan ditangani dengan pihak terkait. Ini informasi kan baru kami terima. Nanti akan dipelajari, evaluasi," ucap Riza, Senin (4/7).
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan ACT untuk mengumpulkan donasi.
BACA JUGA: Kahar Muzakkir Jadi Pelopor Ekosistem Digital UMKM Binaan PKT
Salah satunya dalam pembagian bansos selama masa pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), hingga penyaluran hewan kurban.
Menurut Riza, selama bekerja sama dengan Pemprov DKI, ACT selama ini bekerja dengan baik dan tak menimbulkan masalah.
BACA JUGA: Simak Kalimat Terakhir Novel Bamukmin PA 212 soal Heboh ACT
"Selama ini kami bekerja sama dan selama ini tidak masalah, semuanya baik-baik saja dengan ACT. Belakangan kita mendapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kami akan lihat ke depan,” tuturnya.
Sebelumnya, lembaga kemanusiaan ACT mengalami gonjang-ganjing akibat adanya penyelewengan dana.
Dalam pemberitaaan yang diterbitkan majalah nasional, menyebutkan eks pendiri ACT Ahyudin mendapat gaji Rp 250 juta per bulan.
Selain itu, Ahyudin juga mendapat fasilitas operasional berupa satu unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Honda C-RV.
Adapun untuk jabatan di bawah Ahyudin mendapat gaji dan fasilitas yang tak kalah mewah.
Para petinggi ACT mendulang cuan dari anak perusahaan itu. Selain itu, uang miliaran rupiah diduga mengalir ke keluarga Ahyudin untuk kepentingan pribadi, yakni pembelian rumah hingga pembelian perabot rumah.
Ahyudin bersama istri, dan anaknya pun disebut-sebut mendapat gaji dari anak perusahaan ACT.
Aliran dana oleh anak perusahaan itu pun diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang Yayasan.
Di sisi lain, dugaan penyelewengan dana juga dilaporkan terjadi di luar Jakarta. Di antaranya, dugaan penggelapan pada program Lumbung Ternak Wakaf di Blora, Jawa Tengah.
Lalu, ACT disebut mendapatkan dana Rp 135 miliar dari Boeing untuk membangun 91 sekolah.
Pembangunan sekolah itu bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban kecelakaan jatuhnya pesawat Lion Air JT-610.
Namun, sebagian dananya dipakai untuk menutup pembiayaan ACT.
Pada Januari 2022 lalu, pendiri ACT Ahyudin pun mengundurkan diri seusai diminta oleh para pimpinan.
Ahyudin mengeklaim ada 40 orang mendatangi ruang kerjanya.
Dia mengeklaim rombongan itu memaksa menandatangani surat pengunduran diri hari itu juga. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi