jpnn.com - JAKARTA - Tiga organisasi guru di DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri indikasi kecurangan sistemik dalam tes lelang jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) yang diberlakukan 13-14 Desember 2013 kemarin.
Rekomendasi ini disampaikan tiga organisasi guru, Federasi Serikat guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
BACA JUGA: Seluruh Mata Pelajaran SD Model Tematik
"Atas dugaan kecurangan sistemik maka kami meminta Gubenur DKI Jakarta membentuk tim investigasi independen agar mengusut sampai tuntas dugaan kecurangan sistemik yang melibatkan MKKS, Dinas Pendidikan dan LPMP DKI Jakarta dalam test lelang jabatan kepala sekolah," kata Sekjen FSGI, Retno Listyarti di Jakarta, Senin, (16/12).
Selain itu, mereka juga menuntut penundaan pengumuman hasil seleksi terbuka lelang jabatan Kepsek yang rencananya akan diumumkan hari ini (16/12). Karena menduga ada kecurangan, mereka menganggap hasil tes tidak valid dan tidak dapat di percaya oleh masyarakat.
BACA JUGA: Soal Unas 2013 Diprediksi Tambah Sulit
BKD DKI Jakarta sebagai penyelenggara test lelang jabatan Kepsek juga diminta untuk meniadakan sistem gugur di tes awal karena diduga alat ukurnya sudah tidak valid. Proses lelang jabatan Kepsek harus tetap dilanjutkan dengan penilaian yang lebih komprehensif, yang terdiri dari TPA (bukan test kemampuan bidang/manajerial), Psikotest, karya tulis/paparan dan wawancara.
Kemudian, dalam rekomendasinya organisasi guru ini menolak pernyataan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyebut seleksi terbuka kepsek hanya memprioritaskan para kepsek incubent dan para calon kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat kepala sekolah. Sedangkan guru umum yang lolos lelang hanya akan dijadikan stok calon kepala sekolah untuk dua tahun kedepan.
BACA JUGA: Marzuki: Copot Semua Pimpinan Kampus ITN
"Dengan pernyataan yang tetap menempatkan incumbent sebagai kepala sekolah kembali, maka seleksi terbuka ini tidak akan menghasilkan pemetaan kualitas guru DKI Jakarta dan tidak juga menghasilkan para Kepsek yang memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan masyarakat," tegasnya.
Ketua FMGJ, Heru Purnomo mengatakan, para peserta lelang jabatan kepsek juga mengeluhkan durasi waktu yang dikurangi panitia pelaksana di lapangan dari 90 menit, menjadi 60 menit untuk mengerjakan 75 soal.
"Artinya satu soal harus dikerjakan kurang dari satu menit, sementara soal yang harus dikerjakan adalah soal yang berdurasi panjang untuk dibaca dan dijawab," sebutnya.
Hal itu dinilai Heru melanggar prinsip evaluasi dan melanggar ketentuan yang sudah digariskan BKD DKI Jakarta selaku panitia penyelanggara lelang jabatan Kepsek. Sehingga diduga kuat ada kesengajaan sistemik terkait pengurangan waktu ini.
“Kami juga juga mempertanyakan mengapa tes bidang yang lebih mirip soalnya dengan tes pendidikan dan pelatihan (diklat) kepsek ini dilakukan pertama dan menggunakan sistem gugur?," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Usulkan Pesantren Dapat Anggaran dari APBN
Redaktur : Tim Redaksi