jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Pemerintah Provinsi DKI lebih baik fokus pada pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), daripada melanjutkan program pengadaan tempat tinggal dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0.
Gembong menilai program pengadaan perumahan rumah susun sederhana milik (rusunami) di era Anies Baswedan itu tidak tepat sasaran.
BACA JUGA: PDIP dan Golkar Masih Unggul Seperti Pemilu 2019
"Bicara DP Rp 0, mohon maaf, Pak Sarjoko (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta), dari sisi peruntukkan ini tidak tepat sasaran," ujar Gembong dalam rapat Badan Anggaran di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11).
Menurut Gembong, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI bisa memanfaatkan anggaran untuk rusunawa karena peruntukannya jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.
BACA JUGA: Walau Komandan Lapangan Bentrok, PDIP Pasti Ikuti Perintah Megawati
"Saran saya kepada Dinas Perumahan DKI, fokus pada rumah susun sewa agar APBD bisa diturunkan untuk membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan," ucapnya.
Gembong lantas menyebut beberapa alasan sehingga menyimpulkan program DP Rp 0 tidak tepat sasaran.
BACA JUGA: Orang Mengaku Sukarelawannya Mengusik Mbak Puan & Jokowi, Ganjar Tak Terima
Antara lain, syaratnya tidak masuk akal, seperti syarat minimum pendapatan yang terlalu tinggi hingga sulit dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Awalnya DP Rp 0 diperuntukkan rakyat miskin, MBR. Sekarang MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta. Saya kira ini sudah bikin orang miskin lagi," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menyebut pihaknya tidak menyiapkan anggaran untuk pembangunan program hunian DP Rp 0 pada 2023.
Pemprov memilih fokus menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga yang terdampak dari adanya normalisasi sungai.
"Berkaitan dengan pertanyaan Pak Gembong, bahwa pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0, tetapi dari pagu tersebut kami merencanakan untuk memanfaatkan untuk mempersiapkan hunian dalam mengantisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," ucapnya.
Menurut Sarjoko, Pemprov DKI akan membangun tiga menara rusun dengan total 675 unit yang akan dibangun dengan konsep bangunan ramah lingkungan.
Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 544 miliar dengan menggunakan skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) 2023-2024.
Perinciannya, alokasi anggaran pada 2023 sebesar Rp 207 miliar dan 2024 mencapai Rp 326 miliar.
"Rencana akan dibangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran perencanaan menggunakan konsep green building besaran anggaran Rp 544 miliar," katanya.
Sarjoko juga menyebut program prioritas lainnya seperti melaksanakan pemulihan dan pemeliharaan berkala rusun yang telah dibangun dan menuntaskan program penataan kampung kumuh.
Untuk diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta merestrukturisasi belanja daerah untuk aspek hunian dari Rp 1,46 triliun menjadi Rp 1,22 triliun. (Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puan Tak Perlu Mundur Sebagai Ketua DPR Jika Menjadi Capres atau Cawapres
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang